Ibu Rumah Tangga di Kediri Terciduk Hendak Kirim TKW Ilegal

Kantor Imigrasi Kediri berhasil menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran ilegal ke Kamboja. Dalam perkara pidana keimigrasian tersebut, penyidik menetapkan satu orang tersangka berstatus seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai perekrut.

Ibu rumah tangga berusia 26 tahun berinisial REP asal Blitar itu sebelumnya mengajak enam orang pemohon paspor bekerja di Thailand dan dijanjikan sebagai customer service di sebuah perusahaan gim online dengan gaji sebesar Rp 4.500.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- per bulan.

Keenam pemohon paspor tersebut kemudian menerima tawaran pekerjaan dibantu untuk pembuatan paspor serta pemberangkatan oleh REP dengan membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pemeriksaan penyidik, perempuan berusia 26 tahun tersebut diketahui membantu mendaftarkan antrean online M-Paspor di Kantor Imigrasi Kediri, menyiapkan dokumen persyaratan.

"REP juga menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas bahwa seakan-akan keenam pemohon paspor tersebut memiliki usaha dan mampu melakukan perjalanan wisata ke luar negeri,” ungkap Junaedi, Kabid Intelijen dan Penindakan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Awal mula kejadian, petugas melakukan wawancara kepada keenam pemohon paspor tersebut, petugas menemukan kecurigaan bahwa keenam pemohon paspor tersebut akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural dan sebetulnya mereka tidak memiliki usaha sebagaimana tertera pada Nomor Induk Berusaha.

Kemudian Kepala Sub Seksi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut. Selanjutnya dilakukan prapenyidikan (penyelidikan) dan dari hasil prapenyidikan didapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan REP menjadi tersangka dan menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan tersangka mengakui bahwa dirinya memang membantu keenam pemohon paspor tersebut mendaftar antrean online M-Paspor, menyiapkan dokumen persyaratan, membuatkan Nomor Induk Berusaha dengan mengaku menghubungi seseorang melalui Facebook untuk dibuatkan NIB, padahal mereka sebenarnya tidak memiliki usaha tersebut.

REP juga mengarahkan keenam pemohon paspor agar menyampaikan tujuan pembuatan paspor untuk wisata ke Thailand. Hal ini dilakukan agar memudahkan mereka untuk mendapatkan paspor.

Rencananya keenam pemohon paspor tersebut akan diberangkatkan dari Jakarta ke Thailand dengan pesawat. Kemudian dari Thailand mereka melakukan perjalanan darat ke Poipet yaitu daerah di Kamboja yang dekat dengan perbatasan Thailand.

Keenam pemohon paspor tersebut akan bekerja di Kamboja dengan bos yang disebut sebagai Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kamboja. Dengan memberangkatkan WNI ke Kamboja, tersangka mendapatkan kiriman sejumlah uang dari bosnya.

“Kejadian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya tersangka REP juga telah membantu keberangkatan 5 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial AIN, CBP, VW, ST, dan AP untuk bekerja di Kamboja," tambah Junaedi.

Dari hasil penyidikan tindak pidana keimigrasian ini, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya adalah berkas permohonan paspor 6 orang dengan inisial AF, DFM, MRZ, VYS, YAS dan YS, paspor Republik Indonesia atas nama tersangka REP, Handphone beserta 2 SIM Card milik tersangka, dan KTP milik tersangka.

Atas hal tersebut, penyidik menjerat REP dengan dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain diancam dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, Erdiansyah, Kepala Kantor Imigrasi selaku atasan Penyidik menambahkan bahwa berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Desember 2022 kemarin, oleh karena itu pada siang hari ini Penyidik Kantor Imigrasi Kediri selanjutnya akan menyerahkan tersangka REP dan barang bukti ke Penuntut Umum.