Ibu Kota Negara di Kalimantan, Apa Saja yang Disiapkan di Awal?
Sumberdaya air dan perumahan menjadi tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Meski demikian, pembangunan infrastruktur secara detil masih menunggu penetapan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.
“Presiden Joko Widodo telah memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara. Pembangunan Ibu Kota Baru juga memerlukan persetujuan DPR dan akan diatur dalam Undang-Undang," kata Basuki di Jakarta, Sabtu (2/8/2019).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian beberapa alternatif lokasi di Kalimantan. Nanti apabila pertengahan Agustus 2019 ini diputuskan, maka detil desainnya akan kita buat dan mulai tahun 2020 mudah-mudahan kita bisa memulai pekerjaan fisiknya.
Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembangunan infrastruktur dasar dapat selesai dalam empat tahun. Dalam pembangunan IKN baru, Pemerintah akan mengacu pada kelestarian lingkungan, sesuai konsep city in the forest.
“Ini tentunya akan menjadi perhatian dunia karena kita akan bangun IKN di Kalimantan, tetapi kita pastikan akan membangun smart and forest city. Kita tidak akan merusak heart of Borneo,” kata Basuki.
Disebutkan, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun IKN baru. Pertama, IKN baru harus mencerminkan identitas bangsa, yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Kedua, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, konsep pembangunan IKN baru meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru dan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan atau City in the Forest.
Ketiga, IKN merupakan kota yang cerdas dan modern berstandar internasional. IKN baru menjadi kota yang compact, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam pembangunan IKN antara lain harus memperhatikan penataan bangunan dan lingkungan yang compact dan inklusif, moda transportasi publik yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kolaborasi antara arsitektur modern dengan kearifan lokal. (*)