Hentikan Krisis Kemanusiaan, Indonesia: Rusia-Ukraina Berdamai
Invasi Rusia di Ukraina memberi warna tersendiri bagi ketegangan dunia. Dengan ajang perang Ukraina vs Rusia, menyebabkan krisis kemanusiaan terdalam.
Melihat krisis kemanusiaan semakin mengkhawatirkan, Indonesia mendorong Rusia-Ukraina untuk deeskalasi atau menurunkan ketegangan antara keduanya, berdamai, hingga menghentikan perang.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin secara terpisah pada 8 Maret lalu di Jakarta.
Pertemuan digelar untuk membicarakan situasi terkini akibat adanya eskalasi atau kenaikan dampak dari permasalahan kedua negara tersebut.
Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI Achmad Rizal Purnama mengatakan, di dalam pertemuan Menlu RI memang menekankan pentingnya deeskalasi atau penurunan intensitas ketegangan antara keduanya, sebab dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sudah sangat mengkhawatirkan.
Posisi Indonesia dan Perdamaian Dunia
“Yang pertama tentu menyampaikan posisi Indonesia dan alasan mengapa posisi tersebut diambil. Karena, memang hal ini adalah yang biasa dilakukan untuk menjelaskan posisi yang kita ambil. Yang ditekankan oleh ibu menteri adalah saat ini penting untuk deeskalasi, turunkan konflik dan stop peperangan. Karena situasi kemanusiaannya sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya melalui keterangan resmi, Jumat 11 Maret 2022 malam.
Indonesia menekankan, konflik Rusia-Ukraina, selain menyebabkan dampak nyata pada aspek kemanusiaan, juga berpengaruh langsung pada kepentingan Indonesia untuk melindungi warga negaranya di Ukraina.
“Kedua, Ibu (Menlu Retno, red) menyampaikan tentang humanitarian corridor (koridor kemanusiaan), safe passage (perjalanan yang aman), tentang aspek kemanusiaannya. Beberapa juta orang sudah meninggalkan Ukraina menurut data UNHCR terakhir. Juga termasuk di dalamnya tentu kepentingan terkait evakuasi warga negara kita (WNI, red),” terangnya.
Menurut Rizal, Indonesia secara tegas menyatakan posisi prinsip yang diambil adalah sesuai dengan amanat konstitusi untuk berkontribusi pada kepentingan dunia.
Termasuk, juga merupakan bagian dari kepentingan nasional.
“Dua itu yang mendasari posisi kita dan itu dipahami betul oleh semua pihak terkait. Jadi, mungkin satu dan lainnya tidak sepakat dengan posisi kita. Tapi, mereka sangat paham sejak awal posisi kita akan seperti itu. Dan, yang disampaikan oleh ibu menteri terkait posisi kita di Ukraina, adalah jelas posisi prinsip penghormatan terhadap hukum internasional. Khususnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” sambungnya.
Sikapi Permasalah Dunia
Sementara itu, Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, cara pandang unilateral bukan merupakan sesuatu yang lazim diikuti Indonesia, dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dunia.
“Kita memiliki cara pandang sendiri melihat bagaimana penanganan suatu konflik berangkat dari pendekatan yang bersifat cara pandang Indonesia juga. Selama dia tidak menjadi bagian dari sanksi yang dikeluarkan United Nations (PBB) ataukah Dewan Keamanan atau Majelis Umum, tentunya negara-negara memiliki sisi pandangnya sendiri-sendiri," ucapnya.
Sementara, dari total 165 WNI di Ukraina hingga Kamis (10/03/2022), sebanyak 120 di antaranya telah dievakuasi ke Indonesia.
Namun, 32 WNI lainnya memutuskan untuk tetap berada di Ukraina karena alasan pribadi. Serta, sembilan WNI diketahui masih berada di Kota Chernihiv dan belum dapat dievakuasi. Sebab, masih terjadi pertempuan di kota itu bahkan termasuk di jalur evakuasi.