Hari Anti Korupsi Sedunia, Khofifah Minta ASN Jaga Integritas
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Jatim untuk terus menjaga integritas dan menjauhi hal-hal yang terindikasi tindakan korupsi. Hal itu disampaikan menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis 9 Desember 2021.
Menurutnya, ada banyak area rawan yang dapat menyebabkan para ASN terjerumus ke jurang korupsi. Di antaranya perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan jual beli jabatan.
"Jika kita ingin menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, anak, istri, suami dan keluarga di rumah. Kehormatan dan marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, jangan pernah terlintas untuk melakukan korupsi," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 9 Desember 2021.
Praktik korupsi, kata Khofifah, tidak hanya merusak kepercayaan dan diri seseorang. Lebih dari itu, korupsi juga dapat merusak berbagai sendi-sendi negara, termasuk sistem demokrasi lantaran menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah serta menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingin pejabat publik dan ASN Jatim menjadi role model bagaimana upaya pencegahan korupsi itu benar-benar dilakukan dan diwujudkan. Menjadikan birokrasi yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif (CETTAR)," imbuhnya.
Khofifah menyebut, dengan konsep birokrasi CETTAR diharapkan mampu menekan praktik-praktik korupsi karena kesempatan untuk korupsi semakin sangat sedikit.
"Jika layanan publik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, diikuti dengan digitalisasi sistem yang terkoneksi, maka upaya mereduksi peluang korupsi akan lebih signifikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan, praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan instansi pemerintahan saja. Semua orang bisa melakukan praktik korupsi tanpa memandang kedudukan, jabatan, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjaga integritas dan moralitas penyelenggaraan negara di semua level dan lini sedini mungkin sangat diperlukan.