Hakordia Tahun 2022, Pemkab Bojonegoro Teken MoU dengan Kejaksaan

Dalam upaya penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Pemkab Bojonegoro bersama Kejaksaan Negeri Bojonegoro menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat 9 Desember 2022. Bertepatan dengan. Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022.

Kegiatan penandatanganan MoU ini dirangkai dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema membangun integritas guna membangun pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengajak para jajarannya untuk menghindari gaya hedonisme.

Hedonisme sendiri, kata Anna, sesuai maknanya, bisa berarti perilaku atau penampilan. "Gaya hidup ini bisa diminimalisir dengan integritas," kata Anna, Jumat 9 Desember 2022.

Bupati Anna juga berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya. Sehingga di tahun ini Bojonegoro mendapat banyak penghargaan.

Mulai dari penghargaan dari Kemenkes, penghargaan di bidang Pelayanan Publik, Anugerah Sistem Merit kategori Baik, dan SAKIP Kabupaten Bojonegoro predikat BB (sangat baik). Selain itu nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bojonegoro naik menjadi 95,31 persen per November 2022. "Tahun 2023 mari dikejar lagi, profesionalitas ditingkatkan agar kesejahteraan semakin baik," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tamam, menyampaikan, implementasi integritas sebagai modal utama dalam membangun kepemerintahan yang good governance. Menjadi suatu hal yang harus dipahami bersama. 

Menurut dia, Kejaksaan telah dilibatkan. Baik berupa pendampingan maupun kegiatan lain. "Ini menjadi langkah yang diambil Pemkab Bojonegoro sebagai upaya mitigasi risiko yang ada. Saya yakin Bojonegoro sudah on the track," jelasnya.

Dengan memiliki komitmen dan mengubah mindset, pihaknya yakin Kabupaten Bojonegoro mampu mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN.