Begini Skema Anggaran Pembangunan Ibu Kota di Kutai Kartanegara

Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal sumber pendanaan pembangunanibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi mengaku, banyak yang bertanya kepadanya tentang sumber pendanaan ini.

"Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019

Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru akan dimulai paling lambat pada 2024. Pemantapan rencana pemindahan ibu kota sendiri akan dirampungkan pada 2020.

"Tahun 2020 adalah fase persiapan sampai final. Di situ sudah selesai masterplan bulding designnya sampai dasar peraturan perundang-undangannya. Kita juga sudah siapkan lahannya sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai tahun 2020 akhir," kata Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. 

Konstruksi sendiri diharapkan dimulai pada akhir 2020. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari empat tahun ibu kota yang baru sudah terbangun.

Di tahun 2021-2024 pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektare. Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif,legislatif dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden.

"2024 adalah paling lambat kita sudah pindahkan pusat pemerintahan," kata Bambang.

Saat ini pemerintah tengah merampungkan penetapan lokasi ibu kota baru yang akan dibangun. Sejauh ini lokasi yang disiapkan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah juga menyiapkan naskah dari RUU ibu kota baru sebagai payung hukumnya.