Gus Yahya Ingatkan Pengurus NU Tak Terlibat Politik Praktis

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, memastikan tidak ada pengurus yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Jika membangkang, maka harus mundur sebagai pengurus PBNU.

"Jangan sampai ada pengurus yang maju pada Pilpres 2024. Kalau maju, maka harus keluar atau mundur (dari pengurus PBNU)," kata Gus Yahya, di Surabaya, Kamis, 17 Februari 2022.

Gus Yahya memastikan PBNU tidak akan terlibat dalam kontestasi politik di 2024 nanti. Alasan itulah ia melarang jajarannya maju dalam kontestasi tersebut. Tujuannya untuk meminimalisasi keterlibatan organisasi dalam pertarungan politik praktis.

"Warga NU dipersilakan dengan bebas (memilih calon). Tapi kalau dari PBNU jangan, biar PBNU di luar, supaya PBNU tidak ada keterlibatan institusional," ujarnya.

Tak hanya pengurus PBNU, Gus Yahya juga melarang PCNU di daerah terlibat politik praktis. Seperti yang dilakukan PCNU Banyuwangi, PCNU Sidoarjo dan PCNU Bondowoso. Ketiga PCNU itu diduga melakukan keterlibatan politik melampaui batas-batas parameter yang diizinkan PBNU.

"Jadi memang tidak boleh mengatasnamakan lembaga untuk politik. Mereka mengatasnamakan lembaga, dan tempat kegiatan di kantor PCNU, tapi isinya politik praktis. Nah, yang seperti ini kita tegur," katanya.

Saat ini, Gus Yahya mengaku baru memberikan teguran lisan, dan berlaku untuk seluruh cabang di Indonesia. Jika terjadi kembali, Gus Yahya memastikan akan menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana keputusan-keputusan resmi yang paling mendasar sejak Muktamar NU ke-26 di Semarang sejak 1979.

"Jadi, kalau atas nama lembaga tidak boleh, kalau pribadi silakan asal bertanggung jawab," ujarnya.