Guru yang Bertugas di Wilayah Bencana Dapat Tunjangan Rp2 Juta

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memberi tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah terdampak bencana melalui pemberian tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per guru.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat, sekaligus memberikan dukungan bagi pengabdian guru di wilayah terdampak bencana.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta pada Rabu.

Ia menyebutkan sebanyak 17.500 guru menjadi sasaran penerima tunjangan khusus, dengan besaran Rp2 juta per guru sebagai bentuk dukungan negara atas dedikasi para guru yang tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah situasi darurat serta untuk membantu meringankan beban ekonomi akibat bencana.

Selain memberikan dukungan terhadap guru, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan pendidikan melalui mekanisme yang berlaku guna mendukung pemulihan layanan pendidikan di satuan pendidikan terdampak.

Bantuan keuangan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional pendidikan darurat, pemulihan sarana pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Adapun terkait bantuan dalam bentuk barang, Kemendikdasmen telah menyalurkan 2.873 unit ruang kelas darurat untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sementara, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa yang meliputi buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu, serta 16.239 paket perlengkapan keluarga, guna menunjang kebutuhan dasar warga satuan pendidikan selama masa tanggap darurat dan pengungsian yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pihaknya pun terus melakukan pemutakhiran data dan verifikasi secara berkala, mengingat masih terdapat wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan jaringan, khususnya di beberapa daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.*