Gubernur Khofifah Hadiri Sertijab Walikota Mojokerto, Dorong Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto hasil Pilkada Serentak 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto pada Rabu (5/3).

Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Walikota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, kepada Walikota Mojokerto terpilih, Ika Puspitasari, serta Wakil Walikota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi.

Sekolah Rakyat: Program Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengajak Pemerintah Kota Mojokerto untuk berpartisipasi dalam program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school (sekolah berasrama) guna memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan berkelanjutan serta pembentukan karakter yang lebih baik.

“Daerah diminta menyiapkan lahan, sementara pemerintah akan menyediakan anggaran. Satu unit sekolah diperkirakan menelan biaya sekitar Rp100 miliar,” ujar Khofifah.

Jawa Timur menargetkan mendapatkan 40 kuota sekolah, masing-masing untuk 38 kabupaten/kota dan dua untuk tingkat provinsi. Jika target ini tercapai, akan ada dana sekitar Rp4 triliun yang beredar, menciptakan efek ekonomi yang luas.

Dampak Ekonomi Sekolah Rakyat

Konsep boarding school ini diyakini mampu menciptakan multiplier effect, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sekolah ini akan membuka lapangan kerja bagi tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga berdampak positif pada ekonomi sekitar.

“Dalam waktu dekat, sekolah ini akan menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kita bisa meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan rencana Rapat Koordinasi (Rakor) pada 9 Maret 2025 dengan Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, serta Menteri Desa untuk membahas lebih lanjut terkait program ini. Rakor ini juga akan melibatkan seluruh bupati/walikota dan Kepala Bappeda.

“Kementerian Sosial bertanggung jawab atas sekolah rakyat ini sesuai arahan Presiden. Sementara ATR/BPN akan mengurusi kepastian hukum lahan, dan Menteri Desa akan memastikan alokasi dana desa dan koperasi desa,” jelasnya.

Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Mojokerto

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya program yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,32%, meningkat 2,53% dari tahun sebelumnya.

“Kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi dan kolaborasi antara semua perangkat daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi RPJMD Kota Mojokerto dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN Pemerintah Pusat agar pembangunan berjalan selaras.

Tak hanya itu, program Asta Cita pemerintah pusat, 9 Nawa Bhakti Satya provinsi, dan Panca Cita Kota Mojokerto juga harus diselaraskan untuk mencapai percepatan pembangunan di semua level pemerintahan.

“Kami juga memiliki 10 program Quick Win untuk mempercepat implementasi program unggulan yang inline dengan pemerintah pusat dan provinsi,” tambahnya.

“Visi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto untuk menjadikan kota ini maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan harus di-breakdown dalam program Quick Win agar lebih terukur dan nyata,” pungkasnya.