Gubernur Jatim Rotasi 19 Jabatan Kepala OPD

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan rotasi terhadap 19 jabatan kepala organisasi perangkat daerah. Hal ini ditetapkan melalui pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu, 20 November 2022 sore.

Adapun sejumlah nama yang dirotasi adalah Budi Sarwoto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lalu Edi Suprianto sebagai Kepala Bakesbangpol, Heru Wahono sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrianto sebagai Kapala Balitbangdiklat, Gunawan Saleh sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Hendro Gunawan sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Lalu, ada nama Bayu Trihaksoro sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Isa Ansori sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dyah Wahyu Ermawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aris Mukiyono sebagai Kepala BPKAD, Bobby Soemarsono sebagai Kepala Bapenda, Iwan sebagai Kadisperindag, Jempin Marbun sebagai Kepala DLH.

Kemudian, Ardo Sahak sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Akhmad Jazuli sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Hudiyono sebagai Kadisbudpar, Gatot Subroto sebagai Kepala BPBD Jatim, Budi Santosa sebagai Kepala Bakorwil Malang dan Imam Hidayat sebagai Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim.

"Ada beberapa pensiun jadi ada beberapa yang kosong sudah PLT. Kemudian yang PLT kalau ada yang rotasi, maka rotasi dulu setelah itu dilakukan open bidding," ungkap Khofifah usai pelantikan.

Menurutnya, ini merupakan proses biasa dalam organisasi pemerintahan yang tak lain adalah untuk penyegaran.

"Kalau pada rotasi yang dulu itu kalau bilang rotasi karena kepangkatan dan eselonnya atau promosi dari tingkat dua ke pusat. Ada Pak Jazuli dulu Sekda Jombang, sekarang ada Pak Hendro dulu Sekda Surabaya, lalu ada mantan Sekda Trenggalek. Ini proses biasa untuk bisa melakukan penyegaran semua lini sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.

Untuk itu, setelah ini Pemprov Jatim akan melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait proses pelantikan dan sejumlah jabatan yang kosong.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menyebut ada 10 jabatan kosong. Terdiri dari dua jabatan dirut RSUD, dua wakil direktur RSUD, ada empat kepala dinas dan dua kepala biro.

"Insya Allah mungkin di bulan Desember ini sudah terisi semua karena proses perencanaan penganggaran harus segera dilaksanakan," ujarnya.