GP Ansor Sayangkan Diskusi dan Kajian Sejarah Dibubarkan

Surabaya: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut mngomentari insiden penolakan dan pembubaran Seminar Pelurusan Sejarah 1965/66 di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), akhir pekan lalu.

Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, Abdul Rochman mengatakan, pihaknya menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk melakukan diskusi, termasuk diskusi dan kajian atas sejarah peristiwa 1965/66 yang sempat menimbulkan konflik beberapa waktu lalu.

“Diskusi itu sebuah hak yang perlu dijunjung tinggi. Bahkan mendorong dilakukannya pengkajian yang mendalam dan komprehensif dalam pengungkapan kasus PKI sejak 1948 secara terang benderang,” ucap Abdul Rochman melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 19 September 2017.

GP Ansor juga mengimbau kepada sesama anak bangsa untuk memperkuat barisan dalam menangkis ancaman paham-paham yang ingin merongrong kedaulatan negara ini.

“Sesama anak bangsa harus memperkuat soliditas untuk menghadapi bahaya paham-paham yang merongrong NKRI, Pancasila dan kebhinekaan,” imbaunya.

Seminar Pelurusan Sejarah 1965/66 yang seharusnya digelar sejak Sabtu itu gagal dilaksanakan lantaran dibubarkan oleh kepolisian dengan alasan tidak mempunyai izin.

Sebagai bentuk keprihatinan terhadap pembubaran itu, pada keesokan harinya para aktivis menggelar kegiatan bertajuk Asik Asik Aksi yang digelar di gedung LBH-YLBHI.

Namun, aksi itu justru dituding berbau PKI oleh ratusan massa yang akhirnya mengepung gedung LBH-YLBHI.

Tak hanya itu, pengepungan yang berlangsung hingga Senin, 18 September 2017, dini hari itu juga menimbulkan kerusuhan. (kuy)