Hadapi Interpelasi Golkar, PDIP Siap Pasang Badan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya siap pasang badan terhadap upaya interpelasi fraksi Partai Golkar terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri di DPRD Kota Surabaya, Selasa 5 November 2019.

"Kami fraksi PDI Perjuangan akan mem-backup habis-habisan Bu Risma yang juga kader PDI perjuangan. Kami melihat tidak ada masalah berarti, hanya karena pintu terkunci saja masa harus keluar interpelasi," kata Ipuk, panggilan akrab Zuhri.

Menurut Ipuk, Humas Pemkot Surabaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya telah memberikan klarifikasi terkait kehadiran Menpora yang tidak bisa masuk di Stadion GBT.

"Kan Sudah ada klarfikikasi dari Dispora dan Humas Pemkot," katanya.

Pemkot Surabaya sudah menyatakan sesuai dengan standart operasional (SOP) jika ada pejabat pusat atau provinsi ke Surabaya, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi pejabat tersebut.

"Ya harus paham lah, ke Surabaya pada hari Minggu, kurang tepat waktunya. Apalagi tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Surabaya. Jadi, ya tidak ada yang mendampingi," kata Ipuk.

Ipuk sadar, bahwa Menpora Zainuddin Amali merupakan kader Partai Golkar, sehingga ia menganggap wajar jika Fraksi Golkar di DPRD Kota Surabaya melakukan pembelaan.

Namun menurutnya, pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya anggota dewan juga sebaiknya tidak sembarangan. Interpelasi hanya dilakukan jika wali kota membuat kesalahan yang mendasar dan merugikan. 

"Saya mengerti kalau Menpora kader Golkar. Tapi, ya masa cuma tidak bisa masuk ke GBT lalu menyalahkan wali kota. Apalagi sampai mengajukan hak interpelasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Golkar kecewa terhadap Pemkot Surabaya atas insiden Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali yang tidak bisa masuk Stadion Gelora Bung Tomo saat meninjau kesiapan tuan rumah Piala Dunia U 20 pada Minggu 3 November 2019.

Menpora tidak bisa masuk GBT karena pintu stadion terkunci. Selain itu dalam sidak menpora ke GBT tidak satu pun pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mendampingi.

Atas insiden tersebut Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya berencana melakukan interpelasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Karena, menurut Agoeng, Pemkot sudah melecehkan menteri. Kunjungan menteri bukan atas kehendak pribadi, melainkan perintah presiden.

"Kalau saya katakan ini ada unsur kesengajaan, rasanya masih prematur. Tapi namanya Kadispora, ketika ada Menpora datang harusnya mendampingi. Jangan dijadikan alat politik. Dia harus bermain sebagai posisi abdi negara," katanya.