Garuda Tetap Terbang ke Australia dan Belanda

Maskapai nasional Garuda Indonesia memastikan akan tetap melayani penerbangan dari dan menuju Australia dan Belanda akan tetap beroperasi menyusul restriksi pergerakan warga negara asing ke sejumlah negara terkait dengan pandemi COVID-19.

"Keberlanjutan pengoperasian layanan penerbangan dari dan menuju Australia dan Belanda tersebut merupakan bentuk dukungan Garuda Indonesia untuk memfasilitasi pergerakan warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dari kedua negara tersebut, maupun warga negara Belanda dan Australia yang akan kembali ke negaranya masing-masing dari Indonesia,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat.

Pengoperasian penerbangan tersebut tentunya kami lakukan dengan menyesuaikan permintaan maupun kebutuhan yang ada.  

“Frekuensi penerbangan kedua negara tersebut akan kami sesuaikan dengan kebutuhan trafik pergerakan penumpang,” katanya.

Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Garuda Indonesia memastikan komitmen keselamatan akan terus diperkuat termasuk penanganan upaya preventif pencegahan penyebaran COVID-19 pada lini operasional.

“Kami terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam memastikan prosedur penanganan pandemi ini dapat terimplementasikan dengan baik,” katanya.

Saat ini Garuda Indonesia melayani penerbangan dari dan menuju Belanda melalui rute Jakarta - Amsterdam PP.

Sedangkan untuk Australia, Garuda Indonesia melayani rute penerbangan Jakarta - Sydney PP, Denpasar - Sydney PP. Jakarta - Melbourne PP, Denpasar - Melbourne PP, Jakarta - Perth PP dan Denpasar - Perth PP.

Anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan berbiaya hemat (low cost carrier) Citilink Indonesia turut melayani rute penerbangan Denpasar - Perth PP.

“Pada kesempatan ini kami turut mengimbau pengguna jasa untuk melakukan pengecekan berkala atas jadwal penerbangan yang dituju termasuk bagi calon penumpang yang ingin melakukan perubahan jadwal dan reroute rencana penerbangan. Kami turut menerapkan kebijakan yang fleksibel atas kebutuhan perubahan rencana penerbangan tersebut,” katanya. (ant)