Ganjar: PPKM Tak Boleh Jadi Alasan Tunda Penyaluran Bansos
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak boleh menjadi alasan penundaan penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST). Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua daerah di Jawa Tengah segera membagikan hak yang sudah ditunggu masyarakat itu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memantau pelaksanaan pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu 13 Januari 2021. Saat itu, ia mendapat laporan dari Kepala Kantor Regional VI PT Pos Jateng-DIY, Arifin Muchlis bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST hingga masa pemberlakuan PPKM selesai.
"Ada beberapa bupati/Walikota yang meminta penundaan pembagian BST setelah masa PPKM selesai. Padahal targetnya ini harus cepat Pak," kata Arifin.
Mendengar itu, Ganjar langsung menolak permintaan itu. Tidak boleh PPKM menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat.
"Ada laporan dari PT Pos, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi," kata Ganjar.
Ganjar meminta daerah bekerjasama dengan PT Pos dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerjasamakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.
"Harapan saya ada kerjasama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan," tegasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut mensosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.
"Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumenasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Arifin Muchlis menerangkan ada sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp300.000 dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
"Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke Kecamatan dan Kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit," katanya.
Ia membenarkan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST. Namun setelah mendapat ketegasan Gubernur, Arifin mengatakan akan tetap melaksanakan pembagian sesuai jadwal.
"Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera bisa direalisasikan karena ini program pemerintah," pungkasnya.