Ganjar Instruksikan Batasi Pergerakan Warga dari Tingkat Desa

Salah satu indikasi berhasil tidaknya penerapan PPKM Darurat yakni penurunan mobilitas masyarakat. Berdasarkan data pemerintah pusat, penurunan pergerakan masyarakat di wilayah Jateng yakni 18 persen dan masih di bawah target nasional yaitu sebesar 30 persen, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menekannya lagi.

“Disiplinnya masih perlu ditingkatkan. Pergerakan manusianya masih cukup tinggi," ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat menjelaskan hasil evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya pada Jumat 9 Juli 2021.

Gubernur memberikan instruksi agar pergerakan dibatasi pada level terkecil yaitu tingkat desa. Ia meminta Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo untuk berkomunikasi dengan para Sekda se-Jateng agar menggandeng tokoh-tokoh di tingkat desa untuk peningkatan pengamanan.

“Rasa-rasanya kalau kita melakukan (pembatasan dan pengamanan) itu di tengah jalan kok tidak mudah ya, pasti akan terjadi friksi-friksi. Maka ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," katanya.

Pada dasarnya pergerakan tetap dibolehkan, namun hanya bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat, seperti pekerja di sektor esensial dan kritikal.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mensosialisasikan kembali pada pelaku industri besar maupun perusahaan untuk mengelola dengan baik usahanya dan menaati aturan PPKM.

"Saya tadi pagi ke KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga kurangi pergerakan, sekali lagi kurangi pergerakan," tegas Ganjar Pranowo.

Namun demikian, ia mengatakan pihaknya tetap mendukung instruksi dari Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan kepada TNI Polri yang memimpin terkait pengamanan pergerakan ini.

"Itu evaluasi yang hari ini kita lakukan dan kemarin perintah pak Menko Marinvest, Kepolisian mengambil take a lead untuk mengatur jalannya traffic yang ada ini manusia, TNI akan membantu dan tentu saja dari Satpol PP kita pasti akan membantu," tandasnya.