Ganjar Imbau Sekolah Tak Wajibkan Siswa Pakai Seragam

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kepada seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng untuk tidak mewajibkan seragam. Terutama jika orangtua siswa tidak mampu.

Hal ini disampaikan Ganjar, usai gowes sambil meninjau pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah di Kota Semarang, Selasa, 31 Agustus 2021. Ganjar mengaku mendapat laporan terkait seragam dari salah satu orangtua siswa SMK di Jateng.

“Sekolah nggak usah memaksakan, kemarin sudah ada yang melapor ke saya kejadian itu di SMK mana saya lupa. Itu gurunya sudah mewajibkan seragamnya ini banyaaak banget gitu kasian,” katanya.

Ganjar menegaskan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan seragam untuk siswa SMA/SMK. Sebab, hal itu tidak berpengaruh langsung pada pembelajaran. Ganjar membebaskan soal seragam ini, terutama jika orangtua siswa memang tidak mampu.

“Saya tidak mewajibkan ya, jadi kalau orangtua yang maaf mohon maaf, orangtuanya yang tidak mampu anaknya nggak perlu seragam sekarang. Udah kayak tadi aja nggak seragam juga nggakpapa kok. Nggak ada pengaruhnya,” ujar Ganjar.

Ganjar memahami dalam situasi seperti ini, tidak semua orangtua mampu untuk membeli seragam.

“Kalau yang mampu, (beli seragam) nggak soal. Tapi yang tidak mampu kemudian ‘waduh pak sekarang cari uang aja sulit suruh kayak begini’. Maka saya bebaskan,” ujarnya.

Maka, Ganjar mengimbau pada seluruh SMA dan SMK untuk tidak mewajibkan seragam.

“Sekali lagi saya ingatkan, (sekolah) yang di wilayah kewenangan Pemprov untuk tidak memaksakan kepada mereka yang orang tuanya tidak mampu khususnya terkait dengan seragam,” tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan, pelaksanaan PTM saat ini harus dimanfaatkan agar siswa bisa belajar dengan nyaman dan orangtua juga tenang. Soal seragam, kata Ganjar, tak harus sama karena tidak berpengaruh pada pembelajaran.

“Nggak usah pakai seragam nggak papa, yang penting pembelajarannya. Kan situasinya juga lagi uji coba begini kan,” katanya.

Jika nanti kondisinya semakin baik, lanjut Ganjar, apalagi beberapa daerah mulai turun level PPKMnya, ekonomi mulai bergerak dan orangtuanya mampu maka dibolehkan.

“Nanti kalau sudah baik, beberapa level udah mulai turun. Semarang raya udah level dua. Mungkin aktivitas sudah mulai bisa terbuka secara terbatas, ekonomi bisa tumbuh orangtuanya mampu itu boleh,” ujarnya

Ganjar mengungkapkan, jika ada orangtua siswa yang tidak mampu bisa melapor kepada Pemprov Jateng agar dibantu.

“Tapi kalau belum nggak boleh dipaksakan. Bahkan yang tidak mampu suruh ngomong nanti biar dibantu oleh Pemprov,” tandasnya.