Gangster di Surabaya, Pakar Unair: Tak Cukup Dihukum

Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Bagong Suyanto menyebut bahwa pemerintah seharusnya menyediakan solusi dalam mengatasi permasalah gangster di Kota Pahlawan.

Bagong mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak cukup hanya menindak pelaku gangster dengan hukuman. Sebab, hal tersebut hanya bersifat sementara bagi mereka.

“Untuk perilaku yang melanggar hukum, memang harus pendekatannya hukum. Tetapi pendekatan hukum itu sifatnya hanya temporary (sementara),” kata Bagong, Kamis, 8 Desember 2022.

Menurut Bagong, pemerintah seharusnya memiliki jawaban lain atas permasalahan tersebut. Seperti dengan menyediakan ruang-ruang khusus bagi para pemuda untuk berekspresi.

Bagong mencontohkan, ruang ekspresi bagi remaja tersebut seperti membuat kompetisi balap, hingga kreasi lainya. Namun, dengan catatan tetap dalam pantauan pihak pemerintah.

“Kalau kebutuhan mereka itu eksis, menunjukkan mereka jagoan. Tentu yang dibutuhkan adalah ruang-ruang yang memungkinkan mereka itu bisa menunjukkan kejagoannya itu,” jelasnya.

Bagong mengungkapkan, para pemuda yang tergabung dalam gangster tersebut hanya ingin dipandang. Mereka berlomba agar terlihat lebih unggul atau lebih hebat dari lainnya.

“Persaingan itu tidak terjadi antar geng, di antara anggota gang dalam satu kelompok yang sama itu juga bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih berani,” ucapnya,” ujar dua.

Oleh karena itu, remaja yang mayoritas berumur belasan tahun tersebut berani menunjukan identigasnya di media sosial. Mereka kerap terlihat membawa senjata tajam yang panjang.

“Sebenarnya untuk menunjukkan dia enggak kalah. Karena pada kelompok seperti ini, penghormatan itu ditentutukan oleh keberanian,” ucapnya.

Sebelumnya, remaja yang terjaring Patroli Cipta Kondisi di Kota Surabaya akan diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) semi militer. Kini sekolah atau tempat pelatihan tersebut tengah disiapkan.

"Rencana ini tengah dirumuskan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya dan Tim Anggaran," ungkap Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Selasa, 6 Desember 2022.

Eddy menjelaskan, sekolah wawasan kebangsaan ini melibatkan lembaga pendidikan yang ada di TNI atau Polri. Rencananya, pendidikan tersebut segera dimulai pada tahun depan.

"Kami juga akan koordinasikan dengan Forkopimda Surabaya. Seperti arahan Pak Wali mereka yang terjaring razia nanti akan kami masukan ke sekolah kebangsaan," terangnya.