Gagal Desak Gencatan Senjata Israel-Palestina, UE Diveto Hongaria

Desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Palestina gagal dilakukan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa dalam pernyataan bersama pada Selasa 18 Mei 2021. Hal itu karena ada veto dari Hongaria.

"Prioritasnya adalah penghentian segera semua kekerasan dan implementasi gencatan senjata, tidak hanya menyetujui penerapan gencatan senjata," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada konferensi pers menyusul pertemuan luar biasa para diplomat top Uni Eropa, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu 19 Mei 2021.

Dia mengatakan kelompok itu ingin merilis kesimpulan setelah konferensi video, menjelaskan posisi bersama blok tersebut dalam konflik, tetapi baru 26 dari 27 negara anggota mendukung teks tersebut.

Diblokir Hongaria

Borrell kemudian mengonfirmasi bahwa Hongaria-lah yang memblokir pernyataan itu.

Dia mengatakan negara-negara yang tersisa menyerukan gencatan senjata segera dengan "tujuan untuk melindungi warga sipil dan memberikan akses kemanusiaan penuh ke Gaza."

Borrell menekankan bahwa “meningkatnya kekerasan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan tingginya jumlah korban sipil, kematian dan luka-luka” dan tingginya jumlah korban anak-anak yang “tidak dapat diterima” di antara para korban.

"Kami mengutuk serangan roket oleh Hamas, sebuah kelompok teroris di wilayah Israel, dan kami sepenuhnya mendukung hak Israel untuk membela diri," katanya, tetapi "itu harus dilakukan secara proporsional dan menghormati hukum humaniter internasional."

Situs Suci di Yerusalem Harus Dihormati

Mengulangi pernyataan sebelumnya, dia mengatakan situs suci harus dihormati dan hak untuk beribadah ditegakkan.

Dia mengatakan blok tersebut menganggap gencatan senjata sebagai prioritas tetapi mengharapkan semua pihak untuk "membuka kembali cakrawala politik mereka" untuk bernegosiasi.

"Israel dan Palestina membutuhkan solusi politik yang benar karena hanya solusi politik yang benar yang dapat membawa perdamaian," katanya.

Lebih dari 200 warga Palestina, termasuk 63 anak-anak, tewas dan lebih dari 1.500 lainnya terluka dalam serangan udara Israel sejak 10 Mei.

Ketegangan meningkat sejak pekan lalu setelah pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur.

Yerusalem Timur Wilayah Pendudukan

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan menurut hukum internasional, sehingga membuat semua permukiman Yahudi di sana ilegal.

Seperti Turki dan sebagian besar komunitas internasional, UE tidak mengakui kedaulatan Israel di wilayah yang didudukinya sejak 1967.

UE telah berulang kali meminta Israel untuk mengakhiri semua aktivitas pemukiman dan membongkar yang sudah ada sejak 2001.

Selama sepekan terakhir, diplomasi UE, yang dipimpin oleh Borrell, telah mendesak kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan negosiasi yang diarahkan pada solusi dua negara.