Habib Rizieq Serang BPIP, Hambat Proses Perpanjangan SKT FPI?
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyindir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak paham hakikat Pancasila dengan gaji Rp100 juta.
Hal itu disampaikan Habib Rizieq dalam video sambutan milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 24 Agustus 2019.
Pernyataan tersebut diduga menjadi sandungan dalam proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI.
"Setidaknya pernyataan Imam Besar FPI tentang BPIP itu menjadi catatanlah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Istana Bogor.
Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan, perpanjangan SKT FPI tergantung pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam permendagri. Sampai saat ini, menurut Bahtiar, masih ada syarat perpanjangan SKT yang belum dipenuhi FPI.
"Diatur Permen 57 kalau pendaftaran itu berkaitan administrasi negara, sepanjang tidak terpenuhi itu ya tidak diberikan kan sampai sekarang belum terpenuhi," ujar Bahtiar.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Jokowi memiliki gagasan dan upaya untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Salah satunya dengan membentuk BPIP.
"Karena itu, inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, inilah yang dilakukan dan diupayakan oleh Bapak Presiden. Presiden tidak menutup diri dari kritik dan masukan. Pak Jokowi membuka diri selebar-lebarnya," ucapnya.
Ngabalin menepis ucapan Rizieq yang menyatakan ada pihak yang berupaya melakukan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Semestinya gagasan-gagasan cerdas yang dimiliki oleh Rizieq itu bisa disampaikan kepada pemerintah, duduk dan ngobrol bareng . Siapa-siapa yang beliau utus kalau beliau belum bisa masuk kembali ke Tanah Air, apa yang hendak diberi masukan, monggo.
Tapi menggunakan diksi dan narasi dengan memberikan akronim yang dengan pilihan-pilihan kata yang tidak tepat bagi seorang tokoh, seorang ulama, habaib yang dialamatkan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada negara, menurut saya tidak terlalu etis.
Biarlah nanti umat, rakyat dan bangsa Indonesia yang memberikan penilaian kepada apa yang dilakukan oleh saudara Rizieq Syihab," ujar Ngabalin.