FIFA Tunda Drawing Piala Dunia U-20, Ini Rencana PSSI
Derasnya desakan menolak kepesertaan Isarel di Piala Dunia U-20 dari Indonesia direspons oleh FIFA. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga, menyebut badan sepak bola dunia itu memilih menunda drawing yang seharusnya berlangsung di Bali, 31 Maret 2023.
Drawing Ditunda
Dalam keterangan persnya, Arya menyebut penundaan drawing belum disampaikan secara resmi lewat surat oleh FIFA. "Tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Sehingga dengan sendirinya, kan drawingnya tidak mungkin dilakukan tanpa keikutsertaan satu tim peserta," kata Arya, dikutip dari Antara, Minggu 26 Maret 2023.
Arya menyebut, PSSI sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Meski pihaknya juga menghormati pendirian provinsi tersebut.
"Kita kan PSSI dalam posisi penyelenggara, pertama (mereka) menolak kehadiran (timnas Israel), kemudian drawing, jadi kita juga akhirnya susah, nggak bisa lagi meminta untuk di sana," katanya.
Tindakan PSSI
Arya melanjutkan, PSSI akan melakukan beberapa tindakan terkait masalah Piala Dunia U-20. Menurutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri, terkait penolakan Israel. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai panitia penyelenggara lokal Piala Dunia U-20.
Ketua Umum PSSI juga akan segera melaporkan situasi dan masalah terkait Piala Dunia U-20 kepada Presiden Joko Widodo, untuk dapat mencari solusi terbaik. Selanjutnya, komunikasi juga akan dilakukan dengan FIFA dalam waktu dekat, untuk bisa mendapatkan jalan keluar.
Penolakan Israel
Diketahui, Piala Dunia U-20 akan diikuti 24 negara, salah satunya Israel. Gelombang penolakan pun muncul dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat, partai politik, hingga pemerintah. Di antaranya dari Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Penolakan dikaitkan dengan konstitusi Indonesia yang menolak praktik penjajahan, serta hubungan diplomasi Indonesia yang tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat, di tengah penindasan terhadap Palestina.