Fakta Sri Mulyani Naikkan Subsidi BBM dan Bansos, Ini Sebabnya

DPR RI menyetujui usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menambah subsidi energi BBM dan PLN, serta menambah bantuan sosial, serta perlindungan sosial, dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT, pada Kamis 19 Mei 2022. Sejumlah kondisi terkini jadi dasar pengajuan subsidi dan bansos, serta meninggalkan opsi meningkatkan tarif BBM dan PLN secara umum.

Penyebab Subsidi BBM dan PLN

Harga rata-rata minyak mentah dunia melonjak dan melampaui asumsi awal dalam APBN, dengan harga saat ini sekitar 102,51 USD per barrel, pada April 2022.

Akibatnya, nilai subsidi dan kompensasi energi yang dikeluarkan pemerintah naik, dari Rp15 hingga Rp19 triliun, menjadi Rp38 triliun hingga akhir Maret 2022. Rinciannya terdiri dari subsidi energi tahun ini sebesar Rp 28,34 triliun dan kurang bayar tahun sebelumnya Rp 10,17 triliun, dikutip dari kompas.com, Jumat 20 Mei 2022.

Kondisi ini membuat kementerian keuangan harus memilih, antara menambah alokasi subsidi, atau membuat kas Pertamina dan PLN tekor hingga akhir tahun. Sebabnya, BUMN itu harus membayar selisih harga jual eceran di Indonesia, dengan harga keekonomian dunia.

Misalnya, harga jual eceran Pertalite yang berlaku saat ini sebesar Rp 7.650 per liter, sementara harga keekonomian Rp 12.556 per liter dengan asumsi harga minyak mentah di kisaran 100 dollar AS per barrel.

Tarif PLN 3.000 VA Naik

Hal serupa juga dialami oleh PLN. Perusahaan listrik negara ini sudah menarik pinjaman akibat harga jual eceran yang berbeda dengan harga keeonomian. Harga jual eceran tarif listrik 900 VA Rp 1.352 per Kwh, sementara harga keekonomian sudah Rp 1.533,1 per Kwh.

Akibatnya, PLN memiliki total pinjaman mencapai Rp 11,4 triliun per April 2022. Perusahaan ini akan menarik pinjaman kembali antara Rp 21,7 hingga Rp24,7 triliun pada Mei hingga Juni 2022. Kompensasi dari pemerintah membantu agar kas PLN tidak defisit.

Selain itu, Sri Mulyani juga sudah mengajukan rencana kenaikan tarif listrik golongan masyarakat mampu denga daya mencapai 3.000 VA ke atas. Tujuannya untuk menjaga rasa keadilan dan burden sharing antara pemerintah dan warga. Rencana ini menurutnya sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Total Subsidi

Permintaan subsidi BBM dan kompensasi PLN dipilih demi menjaga kas BUMN agar tak defisit. Selain itu, subsidi dipilih untuk menghindari naiknya harga listrik dan BBM bersubsidi.

Pemerintah pun menambah anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 291 triliun, dari angka awal sebesar Rp 152,5 triliun. Anggaran total subsidi energi dan kompensasi kini mencapai Rp 443,6 triliun.

"Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi," katanya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, dikutip pada Jumat 20 Mei 2022.

Anggaran Bansos Bertambah

Selain subsidi dan kompensasi bertambah, pemerintah juga mempertebal anggaran perlindungan sosial, akibat naiknya harga minyak dunia.

Anggaran perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk BLT, dibagikan kepada 20,65 juta KPU dan BPUM. Anggara ini bertambah, dari Rp18,6 triliun menjadi Rp431,5 triliun.

Pemerintah juga menambah dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun dan mengurangi DAK sebesar Rp12 triliun.

Secara total, anggaran belanja negara tahun ini melonjak menjadi Rp 3.106 triliun. Tingginya belanja negara juga diikuti oleh pendapatan negara yang bertambah, yang diperkirakan sebesar Rp 2.266 triliun dari postur awal sebesar Rp 1.846 triliun, atau naik Rp 420 triliun.

Kenaikan pendapatan di antaranya diproyeksikan berasal dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan, yaitu CPO dan batu bara.