Fakta Rencana Pemerintah Setop Anggaran APBN untuk Beasiswa LPDP
Pemerintah sedang mengkaji rencana menghentikan anggaran untuk beasiswa LPDP, sebesar Rp20 triliun. Namun beasiswa LPDP dipastikan tetap berjalan, jika rencana ini dieksekusi.
Rencana Setop Anggaran
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, jumlah itu setara dengan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di pos pendidikan.
Bila disetop, anggaran akan dialokasi untuk riset di perguruan tinggi. "Membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," katanya dikutip dari CNN Indonesia.
Sehingga nantinya akan ada dana Rp220 triliun untuk pengembangan riset. Namun, Muhadjir juga memastikan, beasiswa LDPD akan tetap ada, bila rencana tersebut direalisasikan.
Menurutnya, ada dana abadi Rp136 triliun yang diputar dan selalu menghasilkan imbal hasil. Jumlah yang cukup untuk membiayai beasiswa LPDP. "LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan," tandasnya.
Pernyataan Joko Widodo
Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah Presiden Joko Widodo justru meminta beasiswa LPDP ditingkatkan lima kali lipat. Hal itu disampaikan saat Joko Widodo berada di Unesa Surabaya, 15 Januari 2024.
Menurutnya, rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia masih sangat rendah. Jumlahnya lima kali lebih rendah dibanding Vietnam dan Malaysia. Ia pun berkomitmen menggenjot pengadaan beasiswa LPDP hingga lima kali lipat.
"Kalau kita lihat APBN dari 2009 sampai 2024, 15 tahun, mencapai 6400 triliun, dana abadi di LPDP pada saat dibuka 1 triliun di 2023 kemarin 139 triliun, dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal. Tapi ini masih jauh, masih kurang, saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang," katanya saat itu.
Meski membutuhkan dana yang tak sedikit untuk mengejar ketertinggalan rasio, pemerintah pusat akan tetap berkomitmen mencari dana tersebut.