Fadli Zon Terlambat Usul Nama untuk Ibu Kota Negara Baru

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan, nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah Nusantara sesuai pilihan Presiden Jokowi.

Nama Nusantara pun disindir Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon. Ia menilai Nusantara kurang cocok jadi nama IKN. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu punya alasan karena Nusantara memiliki makna wilayah negara Republik Indonesia.

“Nusantara” kurang cocok jd nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sbg wilayah Indonesia, belum lg ada “Wawasan Nusantara”," tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon yang dikutip pada Selasa, 18 Januari 2022.

Fadli Zon mengusulkan lebih baik IKN langsung saja memakai nama Jokowi. Hal ini merujuk negara Kazakhstan yang Ibu Kota negaranya menggunakan nama Nursultan. Menurut dia, Nursultan diambil dari nama Presiden Kazakhstan ke-1, Nursultan Nazarbayev.

Seperti diketahu, Nursultan Nazarbayev menjadi Presiden pertama Kazakhstan sejak bubarnya Uni Soviet pada 1990. "Usul sy nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sm dg ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dr nama Presiden Nursultan Nazarbayev”)," tambah Fadli dalam cuitan tersebut.

Nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal masyarakat luas sejak dahulu baik domestik maupun global. Nama tersebut sudah jadi ikon bagi Indonesia. Pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati Nusantara sebagai nama IKN. Kesepakatan itu dibahas sebelumnya dalam raker bersama Pansus RUU IKN, di DPR, Senin 17 Januari 2022.

Menurut Suharso Monoarfa, ada sejumlah nama yang menjadi kandidat untuk nama Ibu Kota Negara Indonesia baru.

"Di antaranaya misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara. Ada sekitar 80-an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya," beber dia.

Suharso Monoarfa juga mengatakan, nama-nama itu sebelumnya sudah diajukan kepada Presiden Jokowi. Pihaknya juga mengikutsertakan para ahli bahasa dan ahli sejarah dalam pemilihan mama ibu kota negara.

"Sebenernya nama yang kami ajukan pada bapak presiden cukup banyak sekali, termasuk kami panggil para ahli bahasa, ahli sejarah. Kemudian mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat," tutupnya.