Fadli Zon Minta Warga Rohingya Diberi Status WNI

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menyarankan pemerintah menaturalisasi atau memberi status WNI untuk warga etnis Rohingya asal Myanmar yang mengungsi ke Indonesia. 

“Kalau saya berpendapat, kalau pemerintah berani ya harusnya membuka diri (naturalisasi) untuk pengungsi,” ujar Fadli di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (7/9). Menurut dia, naturalisasi merupakan sikap konkret pemerintah dalam membela etnis Rohingya.

Fadli mengatakan naturalisasi pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar membuktikan Indonesia sebagai negara terbesar dan berperan di kawasan ASEAN.

Langkah naturalisasi, kata dia, juga bukan karena kedekatan kultur keagaamaan yang dianut oleh etnis Rohingya tapi karena kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis tersebut.

Fadli menggarisbawahi kecaman sejumlah negara dalam Forum Parlemen Dunia atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya. 

"Saya kira tokoh dunia juga mengecam sampai Paus (Fransiskus) juga, bukan hanya negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Saya kira apapun agamanya kita harus mengecam itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, para etnis Rohingya yang telah di naturalisasi nantinya bisa ditempatkan di sejumlah pulau yang ada di Indonesia.

Penempatan di pulau bukan hal baru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberi bantuan kepada warga negara lain yang menjadi korban konflik.

Beberapa puluh tahun lalu, ia berkata, pemerintah Indonesia pernah menempatkan pengungsi warga Vietnam yang melarikan diri dari kekerasan komunis di Pulau Galang yang ada di kawasan Batam.

"Kalau mau berbuat lebih itu seperti saat konflik di Pulau Galang bisa tempati warga Vietnam. Kita menawarkan diri dong agar pengungsi Rohingya ke Indonesia," ujar Fadli.

Fadli juga mengimbau pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk memutus hubungan bilateral dengan Myanmar. Hal itu dilakukan jika pemerintah Myanmar tidak kunjung menghentikan kekerasan terhadap etnis rohingya.

"Kalau perlu diputus hubungan diplomatik dengan Myanmar jika pelanggaran kemanusiaan berjalan terus menerus," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, Indonesia tidak memiliki keuntungan jika terus memiliki hubungan bilateral dengan Myanmar yang secara nyata melanggara HAM di era saat ini.

Ia berharap pemerintah Indonesia bisa merealisasikan sikap tegas itu sebagaimana menerapkannya ke Israel. 

Tuntutan memutus hubungan diplomatik ini belakangan kerap digaungkan sejumlah pihak dan pemerintah telah menanggapinya. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan hal tersebut justru bakal mempersulit Indonesia dalam memberikan bantuan.

Lebih dari itu, dalam waktu dekat, Fadli juga mengklaim akan berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh untuk membahas pengungsi etnis Rohingya. Ia berkata, jumlah pengungsi di negara itu saat ini sudah lebih dari seratus ribu jiwa.

"Saya kenal pribadi Menlu Bangladesh yang ditemui oleh Ibu Menlu Indonesia (Retno Marsudi)," ujarnya. (kuy)