Evaluasi WFH ASN Jatim Hemat Energi 5,2 Persen
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi mengubah pelaksanaan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan berdasarkan sejunlah evaluasi dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono mengatakan, ada banyak pertimbangan termasuk terkait evektifitas. Menurutnya, WFH yang dilakukan setiap hari Rabu sebelumnya berjalan baik namun belum terlalu efektif karena terkadang ada agenda pusat atau kunjungan kerja yang harus dilakukan.
"Jadi, sebetulnya kita mensinkronkan. Ketika pusat punya kegiatan, punya kunjungan kerja, dan hari Rabu adalah hari kerja, tentu ini tidak sinkron. Akhirnya kita juga banyak yang tidak WFH karena harus bekerja," kata Adhy ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 1 Juni 2026.
Selain itu, WFH di Jatim cukup kecil karena sebagian besar ASN Pemprov Jatim bekerja di bidang pelayanan seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes). Sementara, untuk ASN yang bergerak di bidang pelayanan melaksanakan work from office (WFO) 100 persen.
"Pelayanan-pelayanan harus berjalan di hari kerja dan juga Sabtu, Minggu ya. Dan dengan sinkronnya hari Jumat kita bisa bersinergi dengan pusat. Itu saja sebetulnya," jelasnya.
Sementara itu, dari evaluasi pelaksanaan WFH yang berjalan sejak April hingga 31 Mei 2026. Tercatat, ada dampak efisiensi terhadap penggunaan energi sebesar 5,2 persen. Penghematan itu meliputi penggunaan listrik, air, telepon, hingga BBM.
Dari jumlah tersebut, Adhy mengatakan, penghematan terbesar dari penggunaan BBM.
"Penghematannya tapi tidak banyak kalau listrik, air, telepon itu. Tapi BBM cukup bagus ya," ujar Adhy.
Meski WFH di hari Jumat dan sangat dekat dengan waktu libur akhir pekan, ia menegaskan, seluruh ASN yang melaksanakan WFH harus tetap menjaga kinerja agar tetap produktif.
Sebagai pengawasan, para ASN wajib melakukan presensi kehadiran secara online maupun monitor dengan mekanisme sasaran kerja pegawai (SKP). Ia pun telah menekankan secara terus menerus kepada masing-masing OPD untuk mengawasi pegawainya.
"Diharapkan hari Jumat tidak bebas untuk long weekend. Kita tanamkan semua pimpinan untuk menanamkan pada stafnya ini bekerja secara WFH bukan berarti ada pemborosan BBM yang dari pemerintah ataupun pribadi. Itu dalam rangka kita mendukung nasional hemat energi," pungkasnya.