Eri Dilantik Jadi Walikota Surabaya 20 Februari, Nyatakan Siap Jalankan Program Kerja

Walikota terpilih Eri Cahyadi direncanakan untuk dilantik sebagai Walikota Surabaya periode 2025-2030, pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Ia pun mengaku sudah bersiap sedia dan masih berkomunikasi secara rutin dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait gelaran acara pelantikan kepala daerah tersebut.

"Rencana pelantikan ini masih koordinasi dengan Kemendagri karena dahulu awalnya tanggal 6 Februari setelah itu diundur menjadi tanggal 20 Februari, Insya Allah," ucapnya di kediamannya, Jumat 7 Februari 2025.

Eri membeberkan, belum ada kabar yang pasti mengenai mekanisme resmi pelantikan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Apakah akan dipimpin serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di atau Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

"Kabarnya yang dilantik di Jakarta itu semua, yang pertama baik bupati, walikota maupun gubernur, tapi ada kabar kedua yang dilantik gubernur. Maka kembali seperti dulu, bupati, walikota masing dilantik oleh gubernur," katanya.

Menjelang hari pelantikannya, Eri mengaku sudah siap untuk menjalankan program-program kerja yang dijanjikan ataupun yang belum terlaksana pada periode pertama, untuk dijalankan pada periode kedua kepemimpinannya bersama dengan Armuji.

Salah satu materi yang akan disampaikan saat membacakan pidato Walikota Surabaya terlantik di hadapan DPRD adalah mengenai rencana pembiayaan alternatif pemerintah kota kepada sejumlah lembaga keuangan, dalam ramgka mempercepat pembangunan.

"Kebutuhan terkait dengan rumah tidak layak hunian sudah Rp280 miliar, perbaikan kampung Rp3,3 triliun. Sehingga itu harus kita prioritaskan, yang mana saya akan sampaikan pada waktu sambutan di DPRD. Sehingga lima tahun ke depan, semua bisa terpenuhi, dengan salah satu caranya adalah menggunakan pembiayaan," paparnya.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeko Surabaya itu juga memiliki keyakinan pada periode kedua kepemimpinannya untuk serius dalam memberantas kemiskinan, parkir liar, angka putus sekolah, pungutan liar, serta peredaran minuman keras di tempat-tempat yang tidak mengantongi izin dan legalitas hukum.

"Saya meminta di setiap kampung-kampung, kalau terkait dengan adminduk, maka dia bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang bisa menyampaikan jika ada permintaan-permintaan karena sebelumnya juga ada penipuan 'kan terkait dengan pendaftaran KTP digital, diminta fotonya, diminta semuanya, ternyata kan semua data juga hilang. Sehingga hal-hal seperti itu yang harus kita hindarkan," bebernya lagi.

Selain itu, Eri juga akan membeberkan kepada para legislator mengenai inovasinya pada bidang pemerintahan, yakni mengenai sistem pemilihan fungsionaris atau para pejabat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) kota.

"Itu akan berdasarkan secara profesional, yang nanti di situ bisa dilihat oleh semua pihak, untuk menilai siapa yang pantas untuk menduduki jabatan itu. Sehingga, tidak lagi akan menjadi polemik, tapi ini menjadi awal dari Pemerintah Kota Surabaya untuk kedepannya agar memilih yang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing," pungkasnya.