Entas Kemiskinan, Machfud Arifin Siapkan KIP Maju dan BPNT Maju

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surbaya. Keduanya berkomitmen untuk memperluas kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perluasan dua kebijakan yang  dibuat oleh Pemerintah Pusat itu dinilai sangat penting karena masih belum menyeluruhnya sebaran KIP dan BPNT kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya.

“Siswa tidak mampu, dan warga tidak mampu yang belum di-cover KIP dan BPNT dari pemerintah pusat, akan kami cover dengan KIP Maju dan BPNT Maju dari APBD Kota Surabaya, sehingga tidak tergantung pusat saja,” kata Cawali Surabaya, Machfud Arifin.

Dengan kebijakan baru ini, Machfud mengatakan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bisa lebih cepat terjadi. Sehingga, angka kemiskinan dapat turun sesuai harapan.

Tak sekadar menjangkau seluruh warga, tapi besaran nilai bantuan yang diberikan akan ditingkatkan. Misalnya, dari KIP mendapat Rp450 ribu, maka dalam KIP Maju akan ditingkatkan menjadi Rp650 ribu.

Nilai bantuan yang lebih besar dalam KIP Maju itu juga akan diberikan pada siswa di level SMP dan SMA. Bantuan itu akan diberikan pada siswa yang sekolah di sekolah negeri, swasta, pendidikan umum, maupun madrasah.

Machfud menambahkan, KIP Maju bukan untuk membayar SPP melainkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, karena untuk biaya SPP siswa tidak mampu digratiskan.

Sementara untuk BPNT Maju, dalam pelaksanaannya akan memberdayakan UMKM atau toko kelontong yang ada di Surabaya. Toko kelontong itu juga akan disambungkan dengan produsen bahan kebutuhan pokok. Sehingga, mereka mendapatkan harga yang lebih baik.  BPNT Maju ini akan makin memperkuat program permakanan yang saat ini ada.  Jadi program permakanan tidak akan dihapus.

“Warga tidak mampu yang mendapatkan BPNT dapat menukarkan voucher pada toko kelontong dan UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal. APBD untuk rakyat, ekonomi berputar di rakyat,” pungkasnya.

Machfud mengatakan, program KIP dan BPNT yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya tidak dilaksanakan pada periode wali kota Tri Rismaharini. Akibatnya, masih banyak warga tidak mampu di Surabaya yang tidak terbantu dan tidak terpenuhi kebutuhannya.