Empat Poin Usulan RI di PBB: Selamatkan Palestina Hormati Al-Quds

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang khusus membahas situasi di Palestina dan Timur Tengah, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis 20 Mei 2021 pagi waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi salah satu Menlu yang hadir langsung ke Markas Besar PBB untuk menghadiri pertemuan darurat tersebut.

Mewakili Indonesia, Retno Marsudi menyerukan Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga langkah konkret atas konflik yang terjadi di Palestina-Israel yang telah memasuki pekan kedua. Ada empat poin penting dalam penyataan lantang Indonesia di forum PBB.

1. Hentikan Kekerasan dan Hormati Ekistensi Al-Quds

“Pertama, hentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Disaat yang sama, Majelis Umum PBB harus menuntut adanya gencatan senjata segera, tahan lama, dan dihormati secara penuh,” tegas Retno Marsudi pada pidato yang disampaikan di hadapan para pewakilan negara anggota PBB termasuk Palestina dan Israel yang turut hadir langsung.

Terkait upaya pencegahan terjadinya kembali tindak kekerasan terhadap warga Palestina, yaitu dengan mendirikan keberadaan internasional di Al-Quds.

“Dalam hal ini, Majelis Umum PBB harus menyerukan didirikannya keberadaan internasional di Al-Quds untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, untuk melindungi status kompleks Al-Haram AlSharif, tempat suci untuk tiga agama,” imbuh Retno.

2. Akses Kemanusiaan ke Palestina

Pada Sidang Majelis Umum Kamis 20 Mei 2021 Retno Marsudi menyebut upaya kedua yang perlu dilakukan oleh Majelis Umum PBB yaitu, memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil dimana turut melibatkan pihak lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang terdampak.

“Mereka (Majelis Umum dan Badan-badan PBB-red) harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam pengepungan selama lebih dari 13 tahun,” jelasnya.

3. Solusi Dua Negara

Dalam upaya mencapai perdamain di Palestina-Israel, Indonesia mendorong agar seluruh pihak tetap mengacu pada “two-state solution” (solusi dua negara) serta sejalan dengan parameter internasional yang telah disetujui.

“Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat terlaksana. Kita harus menghentikan upaya sistematis Negara Penjajah yang bisa saja tidak meyisakan apapun untuk dirundingkan. Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya,” papar Retno lagi.

4. Dorong Komitmen Bersatu Anggota PBB

Dikatakan Retno pertemuan pertama secara langsung selama pandemi COVID-19 itu, menjadi ujian bagi multilateralisme yang memerlukan komitmen dan bersatunya seluruh anggota PBB guna melawan seluruh aksi ilegal yang dilakukan Israel.

“Kita harus terus berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan seluruh aksi illegal yang dilakukan oleh Israel, dalam menghentikan pendudukan di Palestina. Kita harus bertindak sekarang, secara bersama. PBB harus bertindak sekarang juga,” tutursnya.

Menlu Palestina di PBB

Menlu Palestina Riyad Al Maliki mengatakan, Palestina menyerukan untuk adanya perdamaian namun dengan tidak mengorbankan rakyat.

“Dan itu benar, dijamin oleh resolusi legitimasi internasional. Mengakhiri pendudukan terhadap rakyat kami dan tempat-tempat suci kami harus diikuti dengan proses politik yang sejalan dengan kerangka acuan PBB dengan sponsor internasional yang akan berujung pada berakhirnya Israel, pendudukan di Palestina dan ibukotanya,” tegas Maliki.

SMU PBB yang digelar khusus membahas situasi di Palestina dan Timur Tengah, Kamis 20 Mei 2021 pagi, dihadiri langsung oleh sejumlah menlu dari negara anggota, di antaranya Menlu RI, Algeria, Yordania, Qatar, Pakistan, serta Kuwait.