Emirat Islam Afghanistan, Transfer Kekuasaan, Peran Indonesia

Afghanistan menorehkan peristiwa sejarah, dalam perjalanan konflik panjang di negeri itu. Pada Minggu, 15 Agustus 2021, Taliban sukses menduduki Ibu Kota Afganistan, Kabul. Dalam momentum itu, Taliban berhasil meruntuhkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, sesaat setelah ia kabur ke Uzbekistan yang disebutnya untuk menghindari kekacauan.

Kondisi chaos pun tak bisa dihindari. Para milisi Taliban menikmati kemenangan di istana negara. Ketika itu, bersamaan Ashraf Ghani kabur, masyarakat sipil berebutan naik pesawat di bandara kota Kabul untuk meninggalkan negeri tersebut.

Ketegangan diwarnai dengan banyak warga berhamburan di bandara, menjadi pemandangan menakutkan. Bahkan, dalam ingatan orang-orang Amerika Serikat, insiden itu mengingatkan kekalahan AS di Saigon, 40 tahun lalu.

Jaminan Aman Taliban

Di tengah kekacauan dan kepanikan warga, Taliban menjamin seluruh harta benda dan keselamatan akan aman.

“Properti mereka, kehidupan mereka akan aman dan tidak ada balas dendam terhadap hal apapun. Kami adalah pembantu rakyat Afghanistan. Pemimpin kami telah menginstruksikan kepada para pasukan kami untuk tetap berada di pintu masuk Kabul dan tidak masuk ke dalam kota. Kami tengah menunggu transfer kekuasaan yang damai,” ucap Juru Bicara Taliban, Suhail Shaheen dalam wawancara khusus di BBC, dikutip Selasa 17 Agustus 2021.

Suhail menambahkan, ketika resmi menjadi Emirat Islam Afghanistan, Taliban memastikan seluruh rakyat akan berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Setelah Taliban Kuasai Kabul

“Transfer kekuasaan itu berarti kota dan kekuatan harus diserahkan kepada Emirat Islam Afghanistan, yang kemudian di masa depan kita akan memiliki Pemerintahan Islam Inklusif Afghanistan yang mana seluruh rakyat Afghanistan akan berpartisipasi.

"Partisipasi itu berarti bahwa kita nantinya akan ada warga Afghanistan lainnya di dalam pemerintahan, mereka akan menjadi bagian di dalam pemerintahan di masa depan,” papar Suhail.

Penarikan Pasukan Militer AS

Pergerakan Taliban semakin agresif dalam dua pekan, sebagai dampak ditarik secara penuh pasukan militer AS yang diumumkan pada Mei lalu oleh Presiden Joe Biden.

Penarikan pasukan itu ditargetkan rampung pada akhir Agustus, sebelum peringatan 20 tahun peristiwa 9/11.

Presiden Joe Biden dalam pidatonya pekan ini, menyebut tidak menyesal dengan keputusan penarikan penuh pasukan militer AS, dan menegaskan agar seluruh pihak di Afghanistan bersatu berjuang untuk negara mereka sendiri.

Jusuf Kalla, Pengalaman Juru Damai

Sementara, berkuasanya Taliban di Afghanistan dinilai Jusuf Kalla (JK), tidak akan berdampak pada hubungan diplomatik bersama Indonesia.

JK, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, tokoh mantan juru runding perdamaian Afghanistan, menilai, Indonesia akan tetap menjalin hubungan baik dengan Afghanistan, meski pemerintahan nantinya akan dipimpin oleh Taliban.

“Indonesia berhubungan diplomatik dengan Afghanistan sebagai sebuah negara, bukan pemerintahan siapa-siapa. Jadi, begitu juga waktu Presiden Ghani kita tetap ada, waktu Taliban kita juga tetap ada. Tetapi, kemudian pemerintahan Afghanistan yang terakhir ini Indonesia membuka kedutaan besar. Jadi, hubungan diplomatik saya kira tidak putus dengan pemerintah siapapun,” ungkap Jusuf Kalla dalam keterangan pers, Senin 16 Agustus 2021.

Jusuf Kalla berpendapat, Taliban telah berubah menjadi kelompok yang lebih terbuka.

“Saya yakin pemerintahan Taliban nanti ini akan menjaga hubungan itu dengan baik. Dia (Taliban) banyak berubah. Saya yakin Taliban itu banyak berubah (dibanding) di pemerintahan yang pertama antara 1996 hingga 2001. Saya kira dia tidak akan seperti itu lagi, dia akan terbuka,” tuturnya.

Taliban Bisa Belajar dari Indonesia

Menurut JK, alasan itulah mengapa di saat ia menjabat sebagai Wapres RI ke-12, sempat mengundang pemimpin Taliban ke Indonesia sebanyak dua kali.

“Itulah dulu kenapa dulu saya undang dua kali pimpinan Taliban ke Jakarta ke Indonesia, untuk melihat bahwa Islam bisa berteman dengan cara moderat.

"Mereka sangat kagum melihat bahwa kita menjalankan Islam secara baik, kagum kita tidak perlu konservatif, mereka ke pesantren-pesantren untuk mengubah cara pikir mereka untuk terbuka. Saya yakin juga nanti dengan pemerintahan ini akan lebih terbuka,” papar JK lagi.

Terbuka Kerja Sama Ekonomi RI-Afghanistan

Hubungan diplomatik antara RI dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, juga diprediksikan terbuka lebar khususnya untuk kerja sama ekonomi.

“Tapi tentu kita siap pemerintah dan juga saya yakin pemerintah dan pengusaha siap untuk menjalin hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi karena di situ ada pasar yang baik penduduknya 38 juta orang, jadi hampir sama dengan Malaysia lebih besar. Tapi, tentu juga merupakan pasar yang baik untuk komoditas kita, untuk bahan-bahan industri kita. Juga bagi yang investasi di bidang mineral tentu terbuka mereka. Tapi, ini memakan waktu saya kira biar stabil dulu pemerintahan mereka,” ucap Wapres RI ke-12 yang pernah bertemu delegasi Taliban sebanyak empat kali di Dubai dan Doha ini.

Keselamatan WNI di Afghanistan

Kondisi Kabul yang tidak kondusif pasca-direbut oleh Taliban, membuat sejumlah negara mulai mengevakuasi warganya, di antaranya Amerika Serikat dan Inggris, yang bahkan menerjunkan ribuan pasukan militer khusus membantu jalannya evakuasi.

Kementerian Luar Negeri RI mendata setidaknya terdapat 15 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Afghanistan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, keselamatan warga dan para diplomat RI di Afghanistan merupakan hal utama yang harus dijalankan oleh Kemlu RI di tengah kondisi kacau di Afghanistan seperti saat ini.

“Ini tentu Ibu Retno Marsudi sudah punya standarnya. Kemlu sudah punya standarnya kalau memang sudah genting, kalau kitakan (lihat) dari berita dan mereka kan ada di sana day to day. Mereka pasti sudah punya standar kalau memang genting apa yang harus dijalanin apakah evakuasi,” ujar Utut Adianto, saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Senin 16 Agustus 2021.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha menyebut, berbagai langkah persiapan evakuasi, telah dibahas bersama pihak KBRI dan WNI di Kabul.

“Mengantisipasi eskalasi situasi, Kemlu dan KBRI Kabul telah adakan town hall meeting secara virtual pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan para WNI yang menetap di Afghanistan, untuk memonitor kondisi dan menjelaskan langkah-langkah persiapan evakuasi,” terang Judha Nugraha dalam keterangan resmi kepada wartawan Senin 16 Agustus 2021.

KBRI di Kabul masih beroperasi dengan misi yang dijalankan oleh staf esensial, yang terdiri atas unsur diplomat maupun keamanan.