Elit Politik Rebutan Jatah Menteri hingga Komisaris BUMN

Beberapa elit politik, pensiunan jenderal, dan tokoh masyarakat yang merasa ikut memenangkan paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, berdasarkan quick count lembaga survei dan real count KPU. Kini mulai mengincar 'lahan basah'. Jatah menteri sampai komisaris BUMN jadi 'rebutan'.

Ada beberapa nominator yang disebut berjasa dan layak mendapat jatah menteri, jabatan setingkat menteri, atau paling apes menjadi komisaris BUMN. Nominator itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jederal Tito Karnavian yang dianggap sukses mengamankan Pemilu serentak 2019.

Dari kalangan sipil ada nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua PKB Abdul Kadir Karding, Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudoyono (AHY), mantan Gubernur Jatim Soekarwo, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan masih ada beberapa nama lagi.

Mantan Ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy), sebelumnya termasuk tokoh muda yang layak memperoleh jatah menteri. Ia merupakan salah seorang yang ikut menjodohkan Ma'ruf Amin dengan Jokowi. Sayangnya, Rommy terkena OTT KPK di Surabaya sebelum ambisinya jadi menteri terwujud.

Pengamat politik lulusan Universitas Gajah Mdada Yogyakarta J Kristiadi, menilai wajar, elit yang ikut memenangkan paslon 01 berharap imbalan. "Semua elit tahu politik itu tidak ada yang gratisan," tegasnya.

Menurut J Kristiadi, orang-orang yang ikut berjuang menenangkan Jokowi, pastilah berharap imbalan. Setelah KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, partai koalisi akan menyetorkan nama kadernya sebagai calon menteri.

"Kami akan menyiapkan kader terbaik, bila presiden memintanya. Kami menghormati hak prerogatif presiden dalam proses mengangkat menteri. Itu semuanya basa basi. Coba kalau partai koalisi tidak itu dijatah apa-apa, pasti ngamuk," sindir J Kristiadi. (asm)