Eks-Karyawan RSUD dan Aliansi LSM Demo di DPRD

Kasus pemutusan kontrak kerja sebanyak 128 karyawan RSUD dr. Mohamad Saleh, Kota Probolinggo berbuntut demo di depan gedung DPRD setempat, Rabu, 2 Maret 2022.

Sekitar 50 pendemo yang terdiri atas pegiat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan eks-karyawan RSUD menuntut, agar 128 eks-karyawan RSUD direkrut kembali.

Massa yang didampingi Aliansi LSM (delapan LSM) tiba di depan gedung DPRD dengan menaiki truk terbuka lengkap dengan sound system dan sejumlah mobil. Mereka kemudian berorasi di badan Jalan Suroyo sambil mendesak Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib menemuinya.

Sejumlah pegiat LSM di antaranya, M. Soleh (LSM Lira), Sholehudin (GMPK), dan Damoanto (LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia) berorasi di atas bak truk terbuka. Mereka mendesak Mujib segera menemui pengunjuk rasa terkait rekomendasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD sebelumnya.

Komisi III merekomendasikan di antaranya, 128 eks-karyawan RSUD agar dipekerjakan lagi di sejumlah Puskesmas. “Tolong Ketua DPRD keluar dan menandatangani rekomendasi Komisi III,” ujar Soleh, penasihat LSM Lira.

Di tengah-tengah aksi demo, tiba-tiba Walikota Habib Hadi Zainal Abidin menyeruak masuk. Walikota kemudian mengajak para demonstran untuk berdialog di gedung DPRD.

“Kami tidak ingin bertemu eksekutif (walikota), kami ingin bertemu Ketua DPRD,” ujar seorang orator aksi. Walikota kemudian meninggalkan massa yang sempat mengerumuninya, kemudian memasuki gedung DPRD.

Sejumlah pegiat LSM bergantian berorasi di atas truk yang diparkir di depan gedung DPRD. Menjelang tengah hari, massa membentangkan kain terpal yang diikat ke truk dan sejumlah tiang di tepi jalan.

“Kita semua akan bertahan di bawah tenda ini sampai Ketua DPRD menemui kita semua,” ujar seorang pegiat LSM saat berorasi.

Selain orasi, pengunjuk rasa pun memperdengarkan lagu-lagu bertemakan perlawanan dari Iwan Fals melalui sound system. Massa kemudian bershalawat dilanjutkan tahlil bersama. Bahkan sebagian massa memasang replika keranda mayat dan dua nisan di depan papan nama DPRD Kota Probolinggo.

Setelah sekitar dua jam beraksi di tengah terik matahari, Ketua DPRD, Abdul Mujib dan Ketua Komisi 3, Agus Riyanto menemui para pendemo. Keduanya membawa surat rekomendasi yang telah ditandatangani.

“Saya sudah menandatangani surat rekomendasi seperti yang diminta eks-karyawan RSUD. Saya juga menandatangani rekomendasi surat terbuka aliansi LSM yang ditujukan kepada aparat penegak hukum,” ujar Mujib.

Surat terbuka aliansi LSM itu meminta aparat hukum mengusut tuntas dugaan adanya “uang pelicin” yang dikenakan oknum manajemen RSUD terhadap calon karyawannya sebesar Rp30-50 juta per orang. Surat pengaduan dari aliansi LSM itu ditujukan kepada Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri, sejumlah menteri, KPK, hingga presiden itu.

Surat terbuka itu juga dilampiri nama-mana karyawan RSUD yang dulu dikenai uang pelicin Rp30-50 juta. Ketua DPRD pun mengaku, akan membentuk pansus terkait dugaan kasus suap seperti dilaporkan aliansi LSM melalui surat terbuka tersebut.

Sementara, Ketua Aliansi LSM, Eko Prasetyo mengaku, bersyukur akhirnya ditemui DPRD yang telah mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa. Termasuk kesiapan DPRD membentuk pansus untuk mengungkap uang suap calon karyawan RSUD kepada oknum manajemen RSUD.

“Terima kasih, tuntutan kami diterima. Kami juga siap mengawal terkait pengusutan dugaan suap karyawan saat hendak bekerja di rumah sakit,” katanya.

Demo sekitar 50 orang eks-karyawan RSUD dan pegiat LSM itu diamankan sekitar 400 lebih personel gabungan dari Polres Probolinggo Kota, Brimob Polda Jatim, Satpol PP Kota Probolinggo dan Damkar. Terkait banyaknya personel pengamanan demo, Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani punya alasan tersendiri.

“Soalnya berdasarkan surat izin yang diajukan, Aliansi LSM akan mengerahkan sebanyak 2.500 orang. Wajar kalau kemudian kami menyiapkan sekitar 400 personel gabungan,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela pengamanan demo.