Ekonomi di Tengah Ketegangan Politik Global

Pengantar Redaksi

Indonesia saat ini terus melakukan reformasi untuk memperkuat fundamental ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu, dunia sedang tidak baik-baik selama tiga tahun terakhir. Selain pandemi Covid-19, situasi memanasnya geopolitik juga turut menyengsarakan kondisi perekonomian global.

Lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? Berikut uraian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI. Naskah disampaikan dalam 2nd International Conference on Muslim World Economy and Business (ICMWEB) secara virtual di Jakarta, 10 Mei 2023.

Empat Poin Ekonomi Indonesia

1. Dunia Sedang Tak Baik-baik Saja

Indonesia saat ini terus melakukan reformasi untuk memperkuat fundamental ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

Setelah guncangan dan kembali ke stabilitas dan pemulihan, Indonesia sekarang fokus pada bagaimana kita akan memperkuat fundamental kita.

Pada masa pandemi Covid-19 yang sangat sulit, Indonesia terus melakukan reformasi yang sangat ambisius. Antara lain undang-undang harmonisasi pajak, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, reformasi sektor keuangan, dan reformasi Omnibus Law tentang Cipta kerja.

Reformasi sektor keuangan meliputi antara lain integrasi dan adopsi financial technology (fintech) ke dalam sektor keuangan, penguatan berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah, serta perlindungan data konsumen.

Setiap negara yang ingin terus membangun dan mengembangkan ekonominya hanya dapat dilakukan jika mereka memiliki pendalaman pada sektor keuangan dan industri keuangan yang lebih maju.

2. Komitmen Atasi Persoalan Fundamental Ekonomi

Selanjutnya Pascareformasi legislasi tersebut, Indonesia pun terus melakukan reformasi untuk mengatasi persoalan fundamental ekonomi, yaitu produktivitas dan penciptaan nilai tambah yang lebih besar.

Reformasi di Indonesia tetap berjalan meski dalam situasi yang sangat menantang akibat pandemi serta ketegangan politik global. Masalah apapun jangan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak melakukan yang terbaik dan melakukan reformasi yang paling sulit.

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat luas. Namun di masa lalu, tidak pernah benar-benar mampu menciptakan nilai tambah lebih dari sumber daya alam tersebut.

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah memanfaatkan momentum perekonomian global dengan menggeser industri otomotif menjadi lebih banyak ke kendaraan listrik. Indonesia memposisikan diri dengan sangat kuat karena memiliki sumber daya alam. Kita juga memperbaiki iklim investasi kita.

Selain memperbaiki iklim investasi, Indonesia juga memberikan insentif tambahan agar industri terkait dengan ekosistem kendaraan listrik dan baterai dapat dikembangkan secara konsisten dan kokoh. Inilah strategi industrialisasi dalam merevitalisasi sektor manufaktur kita dan menciptakan lebih banyak nilai tambah dalam perekonomian domestik.

3. Insentif Pembelian Kendaraan Listrik

Sejauh ini, perlu diketahui, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Insentif PPN DTP berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023

4. Bank Dunia dan Batas Kemiskinan

Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.

Menurut Bank Dunia, seharusnya garis kemiskinan di Indonesia diukur dengan paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar 3,20 dolar AS per hari, bukan dengan ukuran yang Pemerintah Indonesia gunakan sejak 2011 sebesar 1,9 dolar AS per hari.

Ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, jika ukuran garis kemiskinan RI dinaikkan, 40 persen masyarakat malah jadi orang miskin. Ya, bila Indonesia memakai batas tiga dolar AS, itu 40 persen, kita semua menjadi miskin seketika.

Ukuran itu tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Sebab wilayah di Indonesia punya struktur harga berbeda sehingga pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda pula. Ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lagi guna menyesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Ukuran yang pakai Bank Dunia itu pun pemberlakuannya global.

Tak masalah jika indikator garis kemiskinan tiga dolar AS per hari dari Bank Dunia digunakan. Apalagi, batas tersebut sudah digunaka negara-negara berpendapatan menengah.

Hanya saja, Indonesia juga perlu batas garis kemiskinan sendiri supaya bisa mengidentifikasi profil masyarakatnya. Indonesia perlu punya garis kemiskinan sendiri supaya bisa mengukur kemiskinan yang lebih baik, konsisten, dan lintas wilayah. Pemerintah Indonesia kini tengah memperbaiki angka garis kemiskinan. Di antaranya melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan RI. Naskah disampaikan dalam 2nd International Conference on Muslim World Economy and Business (ICMWEB) secara virtual di Jakarta, 10 Mei 2023.