Efisiensi Anggaran, Pj Gubernur Wanti-wanti Dinas Taat Inpres 1 Tahun 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai menerapkan efisiensi anggaran mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan, bahwa pengurangan anggaran meliputi anggaran supporting, anggaran perjalanan dinas 50 persen, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki output langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Selain itu, pemprov juga kehilangan dana transfer dari pusat yang dialihkan untuk menjalankan program prioritas pemerintah. "Kita sudah warning kepada teman-teman semua sesuai inpres (perjalanan dinas) itu berhenti dulu. Nanti kita refocusing kembali dan uangnya kita refocusing dana transfer hilang dari pusat, kemudian program prioritas," kata Adhy.

Termasuk di Jatim, ia mengatakan, bahwa anggaran juga akan digunakan untuk program prioritas. Salah satunya terkait penyediaan vaksin maupun sarana pra sarana untuk pengendalian kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

Adhy mengatakan, bahwa dalam pengendalian PMK pemprov mendapat bantuan pemerintah pusat sebanyak 1,7 juta dosis vaksin, kemudian sementara dari APBD Jatim sebanyak 520 ribu dosis. Namun, jumlah tersebut masih kurang dan akan ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan 6,6 juta dosis.

"Kita belum refocusing, inpres sudah kami terima kami efisiensi masing-masing dinas salah satunya mendukung program prioritas nasional, dan juga dana transfer kami yang hilang. Tetapi kami berusaha masuk prioritas utama menambah vaksin," ujar mantan pejabat Kemensos RI itu.

Sementara itu, Kepala Bappeda Jatim M Yasin secara rinci menjelaskan, sesuai Keputusan Menteri Keuangan dana transfer untuk Jatim diefisiensi sebesar Rp200 miliar. Untuk itu, sebagai pengganti ditutup dari efisiensi APBD.

Ia menjelaskan, yang diefisiensi antara lain perjalanan dinas sebesar 50 persen, kemudian kegiatan seremoni, rapat dan kegiatan lain yang tidak efektif dihapuskan.

"Kami sesuai arahan pak Pj Gubernur akan melakukan efisiensi, agar potensi ini bisa dilakukan untuk lebih berpihak pada masyarakat, perbaikan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya berapa, tunggu kita sedang lakukan perbaikan, ini kita sedang hitung bersama OPD," jelas Yasin.

Yang jelas, ia menegaskan, bahwa anggaran yang dikhususkan untuk program prioritas tidak akan dikurangi. "Kami jamin, sesuai arahan Pj Gubernur bahwa program prioritas tidak boleh terganggu, apalagi program pelayanan publik dan program yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat," pungkasnya.