Edy Wuryanto Soroti Turunya Kepesertaan BPJS Kesehatan Blora: Dari UHC ke Krisis Jaminan Kesehatan

Anggota DPR RI Edy Wuryanto menyoroti penurunan drastis kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora. Padahal, daerah ini sebelumnya sempat mencatatkan prestasi sebagai salah satu wilayah dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kepesertaan mencapai 98%.

Namun, menurut Edy, kondisi terkini sangat memprihatinkan. “Akhir-akhir ini, peserta aktif BPJS Kesehatan Blora turun menjadi hanya 70%. Artinya, ada sekitar 30% masyarakat tidak lagi memiliki jaminan kesehatan dan harus menanggung biaya pengobatan sendiri,” ujarnya saat kunjungan kerja, Minggu 25 Mei 2025.

Penyebab Penurunan Peserta Aktif BPJS Kesehatan Blora

Edy Wuryanto menjelaskan bahwa turunnya angka peserta aktif BPJS di Blora disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah berakhirnya masa aktif kepesertaan dari kelompok PBI APBN (Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah pusat), PBI APBD (bantuan iuran dari pemerintah daerah), serta menurunnya partisipasi dari peserta mandiri.

“Ini persoalan serius. Ketika masyarakat keluar dari kepesertaan BPJS, mereka kehilangan perlindungan kesehatan. Ini sangat berisiko, apalagi bagi kelompok rentan,” kata Edy.

Dorongan untuk Kepesertaan Mandiri dan Peran Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi hal ini, Edy mendorong warga Blora yang mampu secara ekonomi untuk segera menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

“Saya mendorong masyarakat yang mampu untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Ini bagian dari solidaritas sosial, membantu saudara kita yang kurang mampu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edy meminta pemerintah daerah Blora untuk tidak mengurangi anggaran sektor kesehatan di APBD. “APBD harus mendukung jaminan kesehatan. Jangan sampai anggaran kesehatan malah dikurangi. Ini menyangkut nyawa rakyat,” tambahnya.

Usulan: Kuota PBI dan Koordinasi Data DTKS

Selain itu, Edy juga mendesak agar kuota PBI APBN untuk Blora tetap dipertahankan. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi data masyarakat miskin melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) antara Dinas Sosial Kabupaten Blora dan kementerian terkait.

“Kepesertaan BPJS harus berbasis data valid. Kalau datanya tidak sinkron, banyak masyarakat miskin bisa tidak terdata dan kehilangan hak,” jelasnya.

Harapan untuk Blora Kembali Capai Universal Health Coverage

Edy berharap Blora bisa kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga memiliki akses pada layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Masalah kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Kalau rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, mereka bisa jatuh makin miskin karena harus bayar biaya berobat sendiri,” tegas Edy.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar untuk mendorong masyarakat mampu agar ikut dalam BPJS Kesehatan. “Kalau semuanya hanya mengandalkan PBI, itu tidak realistis. Harus ada gotong royong dari masyarakat yang mampu,” pungkasnya.