Dukungan Pemerintah Daerah, Kunci Sukses Situbondo Capai UHC dan Jadi Fokus Evaluasi BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Situbondo pada Kamis, 6 November 2025. Kunjungan ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tata kelola, inovasi layanan, dan penilaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja Situbondo dan Banyuwangi.
Kepala BPJS Kesehatan Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, mengatakan, Tim BAPPENAS berupaya mengidentifikasi praktik-praktik baik, inovasi layanan, mekanisme koordinasi di tingkat daerah, dan strategi sosialisasi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepesertaan. Informasi ini menjadi rekomendasi penguatan jaminan sosial yang dapat direplikasi di daerah lain dan sangat penting bagi penyusunan kebijakan nasional. Terutama terkait dengan indikator capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Dijelaskannya, Kabupaten Situbondo menjadi contoh positif karena menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Daerah dalam mendukung JKN. Hal ini terbukti dari alokasi anggaran yang signifikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pajak Rokok tahun 2022.
"Pemda Situbondo juga berkomitmen menjaga UHC prioritas dengan menambah anggaran dari tahun lalu, yang digunakan untuk memperluas cakupan kepesertaan," jelasnya, Jumat, 7 November 2025.
Hasilnya, Situbondo berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada Oktober 2024. Hal ini memberikan kepastian jaminan kesehatan semua peserta ke dalam program JKN yang masih berlangsung hingga tahun 2025. Di balik peningkatan angka kepesertaan, BPJS Kesehatan memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diimplementasikan juga terus ditingkatkan.
Dalam upaya transformasi mutu layanan, menurut Titus, BPJS Kesehatan melakukan rekredensialing ketat sebelum perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes). Pengawasan mutu juga dilakukan melalui program Kesan (Kritik dan Saran) dan metode sibling (pendampingan dan survei langsung ke Faskes).
"Output dari kegiatan tersebut menjadi input langsung bagi pihak Faskes untuk perbaikan. Kami meminta komitmen Faskes untuk meningkatkan kompetensi, yang bermuara pada kualitas pelayanan peserta JKN,” jelas Titus.
Diskusi bersama Tim BAPPENAS juga mengarah pada inovasi layanan administrasi peserta JKN. Titus menjelaskan, BPJS Kesehatan Banyuwangi yang memiliki dua wilayah kerja yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, menghadirkan berbagai solusi layanan non-tatap muka. Untuk menjamin pelayanan yang mudah,cepat dan setara bagi peserta di wilayah luas, dihadirkan program BPJS Kesehatan Online Desa.
Inovasi ini bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyediakan perangkat komputer dan internet di Balai Desa, sehingga warga bisa mengakses layanan administrasi secara terjadwal tanpa harus pergi jauh.
"Masyarakat luas juga bisa mengakses layanan ini secara umum, kami sediakan informasi lengkapnya di media sosial kami, bisa akses Instagram kami @infojknbwi,” terang Titus.
Program lain yang menarik perhatian BAPPENAS adalah kehadiran Agen Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (Agen PESIAR). Agen Pesiar di Banyuwangi bahkan diakui sebagai salah satu yang paling aktif se-Indonesia dengan semangat pelayanan mereka kepada masyarakat bahkan di luar jam kerja dan jemput bola kerumah warga.
Di sisi lain, sebagai bagian dari upaya menyempurnakan program JKN, BAPPENAS turut mencatat beberapa area yang memerlukan fokus peningkatan. Di antaranya adalah perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terkait alur layanan dan mekanisme rujukan berjenjang.
Selain itu, pendaftaran bayi baru lahir juga memerlukan dukungan masyarakat untuk tertib memperbarui NIK dari status "Bayi Nyonya" menjadi nama sendiri yang teregistrasi.
Perwakilan BAPPENAS, Nurul Aini, menutup kunjungan dengan apresiasi mendalam. Menurutnya, informasi yang disampaikan sangat mendalam. Tim BAPPENAS banyak belajar mengenai cakupan kepesertaan JKN di wilayah Banyuwangi dan Situbondo serta implementasi pelayanan kesehatan.
"Masukan, komitmen Pemda, dan inovasi layanan lokal akan menjadi bahan analisis dan rekomendasi solusi kami untuk memperkuat implementasi jaminan sosial di tingkat nasional kedepannya,” ujarnya.