Dukung Pengendalian Inflasi Pangan, Khofifah Beber Jurus 4K

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dalam pengendalian inflasi ini, Khofifah memiliki jurus 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yang harus bergerak secara horizontal maupun vertikal secara lokal, regional, maupun nasional.

"Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini membutuhkan strong partnership dan strong commitment di antara seluruh elemen strategis di negeri ini," kata Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam Kick Off GNPIP yang dibingkai dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu 10 Agustus 2022.

Strong partnership, kata Khofifah, menjadi kunci dalam pengendalian inflasi di Jatim. Lebih lanjut ditegaskan Khofifah bahwa inflasi Jatim pada Juli 2022 sebesar 0,61 persen month per month. Menurut Khofifah, angka tersebut termasuk cukup tinggi.

Hal tersebut dipicu dari harga beberapa komoditi pangan termasuk cabai. Cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Alasannya memang pakan ayam, pakan ternak terutama 50 persen dari jagung menurut para peternak harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah.

"Format-format seperti ini memang membutuhkan penyelesaian berupa macro policy secara nasional yang menjadi bagian sangat penting," tuturnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menerangkan saat terjadi inflasi seperti saat ini dibutuhkan intervensi efektif yang harus dilakukan kepala daerah. Maka dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang clear yang bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang secara year on year 5,74 persen tertinggi di Indonesia. Angka ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional. Selain itu, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional juga memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi pangan.

"Maka dalam mengendalikan inflasi pangan kita akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim. Di antaranya perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dalam lingkup provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas yang targeted dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditi pangan," ujar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu.

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antar daerah telah rutin dilakukan oleh provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan misi dagang Provinsi Jawa Timur dengan berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk para pengusaha dan pedagang.

Khofifah juga mengatakan bahwa TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan baik dengan Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia.

Kepada seluruh kepala daerah Kabupaten Kota di Jawa Timur, Khofifah mengajak untuk terus saling update bersama. Bahwa ada suasana yang harus dibangun seperti harapan Gubernur Bank Indonesia yaitu menurunkan inflasi pangan maksimal 5 persen sampai 6 persen.

"Kalau saya tentu berharap di bawah itu, saya rasa kerja keras semuanya memungkinkan untuk bisa melakukan stabilisasi harga terutama harga pangan," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kondisi dunia saat ini sedang bergejolak. Kondisi ekonomi global sedang menuju resesi, serta geopolitik perang Ukraina dan Rusia mempengaruhi ekonomi dunia yang memberi dampak pada Indonesia.

Ia mengungkapkan inflasi di Indonesia sudah hampir 5 persen, masih lebih rendah dari negara lain, tetapi harus tetap bertahan dalam kondisi saat ini. Sementara inflasi pangan Indonesia mencapai 10,7 persen, yang seharusnya tidak boleh lebih dari 5 persen dan harus turunkan menjadi 6 persen atau sampai 5 persen, karena berimbas langsung ke masyarakat.

Oleh karenanya melalui GNPIP ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya dalam pengendalian inflasi pangan.

"Mari bersama kita gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi menyejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju," Perry.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas sinergi GNPIP yang menurutnya akan mendorong berbagai terobosan berbasis gotong royong dan menyatakan 'perang' untuk menekan laju inflasi. Karena gotong royong adalah modal sosial utama yang dimiliki Indonesia dan sudah terbukti pada penanganan COVID-19.

"Melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, kita gelorakan semangat gotong royong yang menjadi modal sosial bangsa kita yang telah teruji di dalam menghadapi tantangan global yaitu penurunan ekonomi dan kenaikan inflasi dan melalui semangat gotong royong ini kita akan berhasil melawan perang melawan inflasi" kata Andreas.

"Gerakan gotong royong ini harus digaungkan baik oleh TPID level Kabupaten Kota maupun TPID antar provinsi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilakukan dengan Deklarasi Komitmen Bersama Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah secara Serentak.

Serta dilakukan 7 Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan antar pelaku bisnis. Antara lain Gapoktan Bina Mitra Jember - Perumda Tunas Kota Malang, Koperasi Putera Blitar - CV Arfan Agro Perkasa Tasikmalaya, Koperasi Putera Blitar - Koperasi Serba Usaha Ferola Mandiri Jaya NTB, Pemkab. Banyuwangi - Pemkot Malang, Gapoktan Tani Makmur Banyuwangi - Perumda Tunas Malang, Perumda Tunas Malang - PT Food Station Tjipinang Jaya, dan UD. Sumber Asri Sejahtera - PT Food Station Tjipinang Jaya.