Dukung Digitalisasi Transaksi Keuangan, Pemprov Jateng Perkuat Infrastruktur Internet

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada masyarakat di wilayahnya yang semakin banyak menggunakan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi keuangan.

Untuk mendukung penggunaan teknologi tersebut, Pemprov Jateng terus memperluas jaringan internet ke wilayah-wilayah desa dan blank spot area. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat bisa terjangkau layanan transformasi keuangan digital.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kegiatan bertemakan “Rupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri”, di Rajawali Culture Kota Semarang, Sabtu, 1 November 2025 malam.

"Ini sudah kita mulai sejak masa Covid-19 dulu, awalnya untuk mendukung administrasi di desa, dan selanjutnya akan mendukung layanan digitalisasi termasuk dalam transaksi keuangan di tengah masyarakat," kata Sumarno.

Sumarno mengatakan, digitalisasi keuangan memaksa pembukuan lebih tertib, dan membentuk budaya kejujuran dalam tarnsaksi keuangan. Dengan menggunakan teknologi QRIS, penggunaan uang palsu juga bisa terhindarkan.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi jaringan internet di 866 titik desa blankspot.

Sepanjang 2025, pemerintah provinsi telah memfasilitasi jaringan internet gratis di 327 desa, terdiri dari 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan, seluruh wilayah blankspot di Jawa Tengah dapat terhubung internet pada 2029.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, Jateng menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi, dan sudah menerapkan tap QRIS untuk layanan transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses tempat wisata.

"Melalui digitalisasi transaksi keuangan, lalu lintas UMKM akan terlihat, moral hazard (perilaku tidak jujur) pengelolaan keuangan akan berkurang, sehingga menjamin tata kelola pemerintahan daerah," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, dilaksankaan simbolisasi penyerahan nota kesepakatan penggunaan QRIS dengan empat kabupaten, yaitu Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora.

Sementara itu, dalam kegiatan Rupiah Tresno Budoyo ini, merupakan rangkaian festival dalam rangka memperingati 200 tahun Perang Diponegoro. Melalui penampilan pertunjukan Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, disampaikan pesan keadilan yang menjadi bagian penting dari perjuangan melawan VOC.

"Ekonomi tidak bisa lepas dari budaya. Tanpa budaya, ekonomi menjadi eksploitatif terhadap alam dan manusia," kata Rahmat. (*)