DPRD Surabaya: Walikota Eri Peletak Dasar Pemerintahan yang Baku

Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tempat pelaksanaan acara nasional, yakni menjadi titik puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Rencananya, acara tersebut akan dihelat pada Kamis, 2 Mei 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya menyambut baik atas kepercayaan pemerintah pusat menggelar acara tingkat nasional di Kota Surabaya.

Apalagi Walikota Surabaya Eri Cahyadi dikabarkan akan menerima penghargaan, dalam kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia.

“Walikota Surabaya Eri Cahyadi telah membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmonis di balik keberagaman suku dan agama. Ini yang membuat pemerintah pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar acara-acara pemerintahan nasional di Surabaya," ujarnya, Selasa 23 April 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini juga mengatakan, penghargaan yang akan diterima Walikota Eri merupakan kado Hari Raya Idulfitri bagi seluruh masyarakat Kota Pahlawan.

"Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan terbuka lebar dan meningkat, ini kepiawaian kepemimpinan yang menjadi trademark beliau, sehingga penghargaan tersebut di samping untuk mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya,” paparnya.

Meski Eri Cahyadi dan Armuji hanya menjabat selama tiga setengah tahun, Toni mengatakan, mereka sudah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” jelasnya.

Pada masa awal Walikota Eri Cahyadi menjabat, papar Toni, Pemkot Surabaya langsung bekerja keras menangani pandemi COVID-19 yang melanda Surabaya. APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

"Dalam periode singkat tersebut, mas Eri sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegasnya.

Mengenai keluhan pekerja tenaga kontrak di Kota Surabaya, pemerintah melalui Kemenpan-RB telah memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di Kota Surabaya,

Namun demikian, meskipun rekruitmen dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan oleh Kementerian Keuangan soal hak yang diterima

“Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut di lingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Kota Surabaya.” pungkas Toni.