DPRD Surabaya Ungkap BUMD Rumah Potong Hewan Kurang Optimal

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengungkapkan manajemen tata niaga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) belum berfungsi optimal. Padahal PD RPH memiliki potensi yang besar untuk mencetak pendapatan bagi Pemkot Surabaya.

Untuk meningkatkan potensi tersebut, ia meminta PD RPH harus banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti PD Pasar Surya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

"Perlu pemikiran yang komprehensif dan lengkap berbagai aspek. Perlu keterlibatan institusi seperti DKPP, PD Pasar Surya, DLH hingga Dinkopdag. Jadi RPH tidak lagi sendirian dalam tata niaga," katanya.

Ia menambahkan RPH bisa bekerja sama dengan DKPP untuk penggemukan hewan ternak. Serta kerja sama dengan PD Pasar Surya untuk pendistribusian daging.

Untuk limbah hewan ternak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pupuk taman kota yang dilakukan bersama DLH. Sementara itu, RPH juga bisa jalin kerja sama dengan Dinkopdag untuk kelola sisa pemotongan hewan.

"Dengan kerja sama yang terjalin itu. Bisa dihitung berapa jumlah daging atau hewan yang dibutuhkan, jasa pemotongan hingga keuntungan dari distribusi daging. Sehingga RPH bisa berfungsi sebagai mesin pencetak uang atau mendapat untung untuk pemkot Surabaya," katanya.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat berdampak positif pada Kota Surabaya. Sebab Surabaya bisa menjadi kota mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan daging. Apalagi jika mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan daging bisa dikuatkan.

“Kalau dihilangkan, kita akan tergantung terus pada daerah atau pihak lain. Khawatirnya diembargo daging, maka akan menjadi prahara. Seperti kelangkaan minyak dan sebagainya," jelasnya.