DPRD Surabaya: Tak Ada Anggaran Bangun Rusun di 2023

Komisi C DPRD Kota Surabaya mengungkapkan pembangunan Rusunawa di Kota Surabaya tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, tidak dianggarkannya rusunawa karena ketiadaan anggaran dari pemerintah pusat yang biasanya setiap tahun ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).

Padahal saat ini, kira-kira ada 6000 lebih masyarakat Surabaya yang masuk dalam skema masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) yang antre untuk bisa menjadi penghuni di rusunawa.

“MBR masih harus bersabar untuk menanti konsep Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) ya," kata Aning.  

Aning membeberkan bahwa konsep rusunami pertama di Wonorejo belum uji publik hal tersebut karena YKP bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. 

"Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah," papar Wakil Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat mengaku jika pihaknya sudah menggelar rapat penyiapan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Kota Surabaya.

Rapat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu diikuti oleh asosiasi asosiasi pengembang, PT Yekape, para pakar dan pemerhati hunian di Indonesia.

“Fokus kami dalam rapat itu adalah membahas tindaklanjut kebutuhan hunian di Kota Surabaya yang saat ini mencapai 12.970 unit. Melalui acara ini diharapkan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat dapat dilaksanakan dan segera terwujud di Surabaya melalui salah satu alternatif, yaitu skema SKBG Sarusun (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun),” kata Irvan.

Ia mengatakan jika pembangunan rusun SKBG itu adalah jawaban bagi masyarakat, sebab saat ini Pemkot Surabaya tidak mempunyai cukup anggaran untuk membangun rumah susun. Skema pembiayaan yang paling memungkinkan untuk pembangunan rusunami tersebut adalah dengan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam bentuk SKBG Sarusun. Dengan Skema ini, Pemkot Surabaya tidak kehilangan aset, namun juga dapat menyelesaikan antrean hunian rusun yang mencapai 12.970 pendaftar.

“Di Surabaya ini ada 9 lokasi tanah aset potensial yang diprioritaskan untuk dijadikan pilot project Rusun SKBG. Semua lokasi itu sudah kita siapkan. Kewajiban kami sebagai pemerintah kota memikirkan bagaimana mereka mendapatkan hunian terjangkau. Selaras dengan harapan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR,” katanya.