DPRD Surabaya Kritisi Data Center Pemkot, Ingatkan Anggaran dan Potensi Kebocoran Data

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi menyoroti wacana pengembangan Data Center yang digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi, dapat terganjal dari segi anggaran dan potensi kebocoran data.

Kahfi menilai, meskipun adanya pangkalan data yang tunggal dalam perencanaan pembangunan sangat penting, pemerintah kota seharusnya lebih cermat dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini.

“Ada kekhawatiran terkait penggunaan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Data Center ini. Sebagai anggota Banggar, kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya, Rabu 12 Maret 2025.

Politikus Gerindra ini juga menyebut, pentingnya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik Data Center. Namun, juga memastikan bahwa ada pengelolaan dan analisis data yang dapat digunakan secara maksimal dalam perencanaan kebijakan.

Kahfi juga menambahkan, pengalokasian dana yang tepat guna harus menjadi perhatian utama pemkot, agar nantinya tidak ada pemborosan anggaran dalam proyek ini.

“Kami akan terus mengawasi agar proyek ini berjalan dengan efisien dan transparan. Jangan sampai, proyek yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kebijakan malah menjadi beban anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Selain masalah anggaran, Kahfi juga mengingatkan pemerintah kota untuk serius dalam mengelola keamanan data. Keamanan yang dikelola oleh Data Center harus menjadi prioritas utama, mengingat risiko kebocoran data pribadi yang seringkali terjadi akhir-akhir ini.

“Dalam pengelolaan data, kami juga harus berhati-hati dengan potensi kebocoran informasi pribadi. Jangan sampai, data yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan,” tegas anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.

Kahfi berharap Pemkot tidak hanya fokus pada sisi teknologi fisik semata, tetapi juga memastikan memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi masyarakat Surabaya.

“Perlu ada regulasi yang jelas tentang proteksi data, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. Kepercayaan publik terhadap data center ini akan tergantung pada bagaimana Pemkot menangani isu keamanan dan privasi data,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga diharapkan bisa bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan Data Center ini benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.