DPRD Surabaya Desak PD Pasar Surya Revitalisasi Pasar Tunjungan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali mendesak PD Pasar Surya untuk segera melakukan revitalisasi terhadap Pasar Tunjungan. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Luthfiyah usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pedagang di Pasar Tunjungan, Surabaya, Kamis 16 Maret 2023.

Luthfiyah mengaku, miris melihat aset besar yang berpotensi meraup ekonomi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) justru tak terawat. Pasar tampak terlihat kumuh, sistem penerangan yang minim, atap-atap berjatuhan nyaris tampak tak layak untuk digunakan.

"Sebenarnya Komisi B mungkin lima tahun sudah mendorong PDPS dan pemkot untuk segera merevitalisasi. Bahkan, semua pasar yang mangkrak dan tidak layak," ungkap Luthfiyah.

Namun, hal tersebut nyatanya tak pernah direalisasi oleh PD Pasar Surya sebagai pengelola dengan alasan anggaran.

"Kami sudah memberi solusi, kalau tidak ada uang bisa mencari investor yang baik dan bisa saling menguntungkan, dan nantinya benar-benar dari semua pasar ini menjadi perputaran uang besar dan menjadikan ekonomi Surabaya ini maju," ujarnya.

Tak hanya itu, politisi Gerindra itu mengaku akan melakukan pertemuan untuk berdiskusi dengan para pedagang, Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya terkait permasalahan penarikan Iuran Layanan Pedagang (ILP).

Dari laporan yang ada, diketahui ada salah satu penyewa stan mengalami kesulitan menambah daya listrik karena diharuskan membayar tunggakan Iuran Layanan Pedagang (ILP) sejak tahun 2018. Padahal dia baru menggunakan stan tahun 2022.

"Kemudian permasalahan penambahan listrik dan sewa itu yang masih ada nunggak-nunggak akan diselesaikan karena ada orang lama dan orang baru. Sehingga, harus ada pertemuan lebih rinci di Komisi B nanti karena hari ini belum ada pemkot," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) Jalil Hakim mengatakan, menyambut baik kedatangan pengusaha muda yang membuka usaha di situ. Namun, ini harus didukung dengan fasilitas yang memadai dari PDPS.

Ironisnya, dengan kondisi yang tidak layak itu PDPS masih menarik ILP dari penyewa. "Sedangkan kami gak bisa dagang, gak ada penghasilan, dari mana kami harus bayar ILP. Kewajiban kami membayar tapi kalau layanannya ada. Jadi kami kompak tak mau bayar," kata Jalil.

Karena itu, ia meminta kepada PDPS agar segera melakukan revitalisasi untuk menghidupkan ekonomi para pedagang yang telah lama mati.