DPRD Kota Surabaya Harap Pemkot Rampungkan Persoalan Pembangunan
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengharapkan, Pemerintah Kota Surabaya untuk fokus mengerjakan tiga persoalan dalam bidang pembangunan, yakni persoalan transportasi publik, pengelolaan sampah, dan banjir.
"Perencanaan pembangunan baik itu dalam musrenbang atau forum perangkat daerah harus memprioritaskan solusi untuk permasalahan krusial di Kota Surabaya," ujarnya, Sabtu 2 Maret 2024.
Terkait transportasi publik, Aning menyebut, hal ini sebagai permasalahan serius bagi Kota Surabaya. Pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus duduk untuk merumuskan skema bisnis manajemen pengelolaan transportasi publik.
Langkah ini akan sejalan dengan upaya Pemkot Surabaya utamanya mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas di dalam Kota Surabaya, maupun yang ada di wilayah perbatasan atau aglomerasi.
"Ini perlu dipikirkan betul berdasarkan data pekerja yang mobilitas dan juga area mobilitas di Surabaya agar terjangkau oleh transportasi publik. Juga dilengkapi dengan regulasi yang mengatur warga non-Surabaya yang keluar-masuk Surabaya dengan menggunakan transportasi massal," tutur Aning.
Politikus PKS ini juga menambahkan, untuk tahun 2025 mendatang, telah disampaikan pula dalam forum OPD terkait penambahan koridor dan puluhan unit transportasi publik.
"Dalam forum itu, masih menyampaikan penambahan 3 koridor dan 72 unit transportasi publik pada tahun 2025. Tahun ini terdapat anggaran untuk BTS yang harus dikawal dan dievaluasi untuk ditindaklanjuti di 2025 mendatang," ujar Aning.
Prioritas kedua yang harus diselesaikan adalah pengelolaan sampah. Aning menyebut, Pemkot Surabaya harus memperhatikan kondisi sumber daya manusia (SDM) dalam menangani persoalan sampah di Kota Pahlawan.
"Diperlukan SDM khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev, pendampingan, dan melakukan kerjasama dengan banyak lembaga untuk mensukseskan program Kampung Surabaya Hebat yang targetnya mestinya bisa 600 ton berkurang selama lima tahun," terang Aning.
Oleh karena itu, penguatan anggaran pada sektor pengelolaan sampah harus dijalankan sepenuhnya oleh Pemkot Surabaya, agar nampak terobosan dan inovasi baru dalam meminimalisir persoalan ini.
"Pengelolaan sampah dengan anggaran total Rp 581 miliar ini sebagian besarnya terserap untuk satgas sampah, satgas taman, dan tipping fee TPA Benowo. Sementara anggaran murni untuk pengelolaan sampah sendiri masih minimalis, sehingga belum nampak inovasi teknologi untuk penyelesaian pengurangan sampah," papar Aning.
Terakhir, mengenai persoalan banjir yang menjadi momok pada musim penghujan selama ini, Aning menjelaskan, OPD Dinas Sumber Daya Air Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya menganggarkan 504 miliar untuk pengendalian banjir.
"Nilai tersebut kecil karena di dalamnya sudah termasuk ongkos satgas yang tidak kalah besar. Pembangunan drainase lingkungan pemukiman sudah Rp100 miliar, yang lainnya masih fokus pada drainase perkotaan," urainya.
Aning berharap rencana pembangunan untuk tahun 2025 mendatang yang telah disusun sedemikian rupa ini, dapat terlaksana untuk mengatasi persoalan pembangunan yang terjadi.
"Pembangunan bukan hanya rutinitas dari pemerintah kota yang harus menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan, namun lebih menampilkan solusi yang terukur dan secara nyata menyelesaikan permasalahan utama Kota Surabaya secara bertahap," pungkasnya.