DPRD Kota Probolinggo ‘Warning’ Jangan Lagi Ada Proyek Bermasalah
Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mengingatkan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kasus serupa tidak terulang. Dasarnya, berkaca dari tahun 2022 lalu yang diwarnai sejumlah proyek bermasalah,
Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo memberikan “warning” agar proyek fisik dan non-fisik secepatnya dilelang dan dikerjakan. Dengan demikian tidak alasan lagi proyek molor karena dikerjakan mepet di akhir tahun.
“Sekarang sudah masuk bulan Mei, padahal saat RDP sebelumnya, DPUPR PKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Red.) berjanji pada bulan April sudah dilakukan tender,” ujar Ketua Komisi 3 DPRD, Agus Riyanto.
Politisi PDI Perjuangan itu mendesak dilakukan percepatan proyek-proyek terutama di lingkungan DPUR PKP. Sebab masih terdapat lima paket yang sudah masuk dan 12 paket lainnya masih belum masuk ke bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada DPURP PKP.
“Kami mendorong kepada DPUPR PKP agar pengadaan barang dan jasa ini segera dilakukan percepatan tender. Sehingga, program pembangunan ini dapat selesai tepat waktu dan tidak akan terjadi proyek molor, hingga pemutusan kontrak seperti pada tahun lalu," kata Agus.
Kepala DPURP PKB, Setiorini Sayekti tidak hadir dalam RDP dengan Komisi 3 karena sedang berdinas luar daerah. Dalam RDP tersebut, Rini, panggilan akrab Setiorini Sayekti diwakili Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Probolinggo, Andung Tjahjono.
Mengawali RDP, Andung mengatakan, Dinas PUPR PKP menangani 17 paket proyek pengadaan barang dan jasa dari DLH. Lima di antaranya sudah masuk ke PBJ.
Lima paket tersebut masing-masing, mengerjakan pengerasan dan urukan lahan parkir dan jalan keluar dan masuk gedung utilitas RSUD Ar-Rozy. Kemudian pembangunan Jalan Profesor Hamka, pengawasan pembangunan Jalan Profesor Hamka serta pemeliharaan berkala Jalan Tjut Nyak Dien dan Jalan Prajurit Siaman.
"Sehingga dari 17 paket DPURP PKP, ada lima paket yang masuk ke PBJ, yang mana status ke lima paket ini mulai review, proses, hingga tender. Salah satunya sudah proses ini pembangunan Jalan Profesor Hamka," ujarnya.
Selain, dari DPUPR PKP, kata Andung, ada dua paket pengadaan barang dan jasa dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yakni, revitalisasi air mancur Bundaran Gladak Serang (Gladser) serta pemeliharaan taman sepanjang Jalan Soekarno Hatta.
Selain itu terdapat satu paket pengadaan barang dan jasa dari Bakesbangpol yakni pembangunan Mapolsek Kedopok. “Pembangunan Mapolsek Kedopok review DED (Detail Engineering Design)-nya sudah final, dan pada akhir minggu ini akan dilimpahkan untuk dilakukan proses lebih lanjut," katanya.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi 3 DPRD juga mempertanyakan pagu anggaran pembangunan Jalan Profesor Hamka, yang bernilai Rp15 miliar, namun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan jalan tersebut hanya Rp7,8 miliar.
Terkait hal ini Komisi 3 DPRD akan menggelar RDP lagi dengan DPUPR PKP kembali untuk menanyakan nilai pembangunan Jalan Profesor Hamka, serta sejumlah paket pengadaan lainnya.
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen DLH, Ririn Aprilia mengatakan, satu dari dua pengadaan barang dan jasa dari DLH yakni, revitalisasi air mancur Bundaran Gladak Serang (Gladser) senilai Rp1,4 miliar sudah dikerjakan dan saat ini dalam masa uji coba.
"Revitalisasi air mancur Bundaran Gladser ini dengan mengganti air mancur yang sebelumnya hanya menyembur satu arah, saat ini air mancur sudah bisa bergoyang,” ujarnya. Proyek senilai Rp1,4 miliar itu termasuk untuk pelatihan perbaikan air mancur hingga perawatannya.