DPRD Blora Soroti Gas Melon hingga Fasilitas Kesehatan
Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, diselenggarakan di ruang pertemuan DPRD Blora, Rabu 20 September 2023.
Juru bicara gabungan fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai NasDem, Fraksi, Partai Golongan Karya, Fraksi PKS-Gerindra), Santoso Budi Susetyo menyampaikan 13 point pandangan gabungan fraksi.
Menurut Budi, keluhan masyarakat akan volume isi gas dari tabung melon 3 kg agar segera ditindak lanjuti. "Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merugikan konsumen dalam hal ini, masyarakat Blora," ujarnya.
Gabungan Fraksi tersebut juga menyampaikan pesan kepada Bupati Blora, agar memberi pengarahan kepada penyelenggara pemerintah di bawahnya.
"Supaya tidak mengubah titik-titik kegiatan yang sudah disetujui dalam RKPD murni di Perubahan tanpa alasan yang jelas hanya mengikuti ambisi politik semata," ujar Santoso Budi Susetyo.
Sebab, lanjut Santoso Budi Susetyo, penganggaran sekarang lebih ketat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring.
Kesempatan itu, pihaknya mengaku telah menerima keluhan dari paguyuban penjaga sekolah di Kabupaten Blora untuk diperhatikan kesejahteraannya. Sebab, sampai saat ini honor masih kurang dari Rp 250.000 per bulan, dengan nominal tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Usulan, penjaga sekolah dasar negeri dengan masa kerja lebih dari empat tahun agar mendapatkan honor murni dari daerah sebesar Rp 1.000.000. Penjaga sekolah dasar negeri dengan masa kerja kurang dari empat tahun agar mendapatkan honor murni dari daerah sebesar Rp 800.000.
"Seluruh penjaga sekolah dasar negeri agar diusulkan mendapatkan BPJS Kesehatan," ungkap Santoso Budi Susetyo.
Pihaknya juga melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Menurutnya, itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah.
"Maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah," ujar Santoso Budi Susetyo.
Menyikapi pembangunan infrastruktur, sampai saat ini pekerjaan di lapangan masih minim. Pihaknya ingin mengetahui, sejauh mana perkembangan realisasi anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2023.
Kemudian, untuk menunjang perekonomian desa di wilayah kecamatan Kunduran, perlu adanya perbaikan jalan Botoreco sampai Doplang, Ngawenombo sampai Balong, dan Sempu sampai Buloh. Pengecoran jalan Kembang sampai Bedingin Kecamatan Todanan.
Selanjutnya, saat ini musim kemarau, kata dia, jadi lebih baik anggaran yang sudah ada bisa dioptimalkan realisasi di bulan September. Hal ini agar kualitas pekerjaan baik, pengangkutan material menuju lokasi pembangunan juga mudah.
"Jangan seperti tahun lalu, ada pekerjaan tidak selesai karena dikerjakan saat musim hujan, kondisi hujan deras berpotensi longsor," ungkap Santoso Budi Susetyo.
Dalam bidang Pertanian, lanjut dia, permasalahan distribusi pupuk untuk petani. Dia memohon untuk diberikan solusi.
Dalam bidang Pendidikan, Budi melanjutkan, alokasi beasiswa dari pemerintah daerah untuk siswa dan siswi, mahasiswa daerah agar mendapat perhatian lebih serius.
Kemudian, pihaknya menyoroti pelaksanaan DAK Fisik di Dinas Pendidikan. Mekanisme pelaksanaannya menggunakan swakelola oleh masing-masing sekolah. Terlebih setelah adanya kejadian di SD Negeri Gadon yang pekerjanya mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.
"Harus ada evaluasi dan manajemen proyek yang lebih baik lagi, agar baik secara administrasi maupun hasil teknis pelaksanaan pekerjaannya terjamin dengan baik," tutur Santoso Budi Susetyo.
Poin lain yang disampaikan, adalah terkait masalah pelayanan kesehatan. Dia melihat beberapa kondisi gedung puskesmas yang perlu diperbaiki serta dikembangkan.
Namun, lanjut Santoso Budi Susetyo, tidak sedikit yang terkendala aset tanah atau lahan yang digunakan. Selain itu, juga kebutuhan alat kesehatan di puskesmas yang perlu peremajaan, termasuk kendaraan operasional di beberapa Puskesmas.
Khusus Puskesmas Cepu, menurut Budi, agar di Tahun 2023 sudah ada solusi terbaik terkait masalah gedung, jangan ada ego sektoral antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam hal ini Korwil Pendidikan Kecamatan Cepu.
Santoso Budi Susetyo melihat kondisi Gedung Puskesmas Cepu saat ini sangat memprihatinkan. Sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar masyarakat di wilayah Cepu, yang merupakan pintu masuk Kabupaten Blora sebelah timur dan berbatasan dengan Bojonegoro yang juga memiliki fasilitas kesehatan dekat dengan kita.
"Kami masih menemukan banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit swasta maupun milik Pemerintah. Bahwa petugas kesehatan tidak ramah bahkan terkesan galak," ujarnya.
Dirinya mengharap, Dinas Kesehatan kembali memberikan teguran dan pelatihan terkait pelayanan yang prima.
Agar stigma buruk terkait pelayanan kesehatan dimata masyarakat tidak semakin meluas.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebu Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan atas peran aktif dan konstruktif telah memberikan saran, usul dan pendapat dalam acara Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora hari ini.
"Harapan serta imbauan selanjutnya akan menjadi perhatian eksekutif,” tuturnya.