DPRD Blitar MInta Pemerintah Jangan Abai Peringatan dari BMKG

Potensi Bencana di desa-desa yang teletak di bibir pantai selatan yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak ada yang tahu kapan terjadinya.

Kedatangannya Kepala BMKG di Blitar, Selasa, 8 Juni 2021 untuk memperkuat mitigasi bencana terhadap adanya kajian ilmiah tentang adanya kemungkinan hal terburuk potensi gempa bumi bermaghnitudo 8.6 yang bisa menimbulkan tsunami direspon oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Sarens.

Suwito Sarens berharap Pemkab Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera melakukan simulasi edukasi kepada masyarakat pesisir pantai selatan.

Kepada ngopibareng.id di pendopo kabupaten Blitar di Kanigoro setelah acara apel Siaga empat pilar Satgas Covid-19, Rabu 9 Juni 2021 mengatakan, Kabupaten Blitar berpotensi adanya gempa dan gelombang tsunami.

Suwito berharap, BPBD dalam melakukan simulasi mitigasi bencana tidak harus menunggu anggaran, sebab kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana seharusnya sudah menjadi kebutuhan pendidikan simulasi masyarakat.

"Pemkab Blitar punyai kewajiban melindungi masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat harus diselamatkan. Kalau gempa bumi dan tsunami terjadi sewaktu-waktu, seminimal mungkin korban di masyarakat bisa dicegah," katanya.

Lanjut Suwito, karena menyangkut nyawa warga masyarakat, kewajiban pemerintah harus melatih kesiapsiagaan terhadap bencana.

"BPBD harus segera membaur dengan elemen masyarakat, terutama masyarakat sepanjang pantai yang ada di Kabupaten Blitar," katanya.

Suwito menginginkan, setelah masyarakat diberikan pemahaman kesiapsiagaan bencana, pemerintah boleh membuat rencana seperti akses evakuasi, akses tempat berlindung atau semacam shelter.

"Membangun tempat berlindung dan jalur evakuasi sekalian petunjuk arahnya sangatlah penting. Pemerintah jangan ragu untuk membuat program yang sifatnya untuk melindungi masyarakat," katanya.