DPRD Beri Catatan ke Pemprov Jatim
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jatim tahun anggaran 2020, di gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin, 4 November 2019.
Sebelum ditetapkanya Raperda oleh Kusnadi selaku pimpinan sidang, anggota dewan dari perwakilan fraksi membacakan pandangan umum dan memberikan beberapa catatan kepada gubernur agar mampu menjawab problem sosial ekonomi secara riil di masyarakat.
Salah satunya, hal tersebut disampaikan oleh ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Musyaffa’ Noer, mengenai jaminan kesehatan. Bahwa besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah naik secara signifikan dari sebelumnya, mulai dari kelas 1,2 dan 3.
“Mengingat ini kebijakan pemerintah pusat dan masih banyaknya masyarakat merasa keberatan atas kenaikan tersebut, khususnya warga miskin. Maka sejauh mana langkah dan kebijakan gubernur dalam mengantisipasi kondisi ini,” kata Musyaffa’.
Musyaffa’ mengingatkan bahwa, rawat inap maupun rawat jalan jangan sampai terjadi overload dan antrian panjang, mengingat masyarakat selalu menuntut pelayanan yang lebih baik, khususnya yang sudah memiliki kartu BPJS, karena akan berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat di Jatim.
“Terhadap pelayanan warga miskin, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit kabupaten/kota dan harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah milik Pemprov Jatim, sering sekali terjadi kendala atas ketidakmampuan keluarga atas biaya hidup, tempat menginap atau tempat transit selama masa perawatan. Untuk itu, kami mengusulkan agar pemprov membangun rumah singgah di sekitar rumah sakit milik provinsi yang menjadi rujukan pasien miskin,” tuturnya.
Selanjutnya, terkait kepesantrenan yang mengatur fungsi kependidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, fraksi PPP berharap kepada gubernur agar memberikan kebijakan dan program yang berimbang kepada pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Sebab, pendidikan pesantren sudah diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
“Mohon tanggapan dan penjelasan ibu gubernur, mengingat Jatim adalah provinsi yang tumbuh subur pondok pesantren dan pendidikan keagamaan,” ungkapnya.
Sedangkan juru bicara dari fraksi Keadilan Bintang Nurani, Mathur Husyairi menyampaikan mengenai pembangunan sektor pertanian di Jatim seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemprov.
Berdasarkan data yang disajikan, kinerja pertumbuhan sektor pertanian dalam kurun lima tahun terakhir yaitu pada 2014-2018, dianggap cukup memprihatinkan. Bahkan, pada 2018 pertumbuhan sektor pertanian di bawah 3 persen.
“Selama ini anggaran yang dialokasikan masih relatif kecil, khususnya yang langsung dinikmati oleh petani. Apalagi, kaum petani di Jatim saat ini sedang mengalami masalah krusial akibat kekeringan yang berkepanjangan, kesejahteraanya masih jauh dari harapan kita semua,” kata Husyairi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sendiri, merasa senang bahwa seluruh fraksi punya komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur.
“IPM itu kan pendidikan, kesehatan. Nah, kesehatan dan pendidikan total itu 35 persen dari APBD kita. Oleh karena itu, kita berharap bahwa untuk peningkatan IPM selain dari support APBD provinsi, pusat dan juga ada dari kabupaten kota, saling bergandengan,” kata Khofifah.