DPRD Banyuwangi Soroti Tambang Galian C di Lahan Produktif

Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan sidak di sejumlah lokasi tambang galian C di Banyuwangi, Kamis, 8 April 2021.

Mereka juga mengecek kondisi jalan di sekitar galian C yang mengalami kerusakan cukup parah. Dewan berharap penambangan galian C tidak merusak kelestarian alam dan infrastruktur milik pemerintah.

"Kita melalukan sidak tambang galian C di Dapil 1 ada satu titik dan dapil 2 ada 3 titik," jelas Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda.

Sidak ini menurutnya, bagian tupoksi Komisi IV melakukan pengawasan aset yang dimiliki Banyuwangi. Karena Banyuwangi memiliki aset sumber daya alam yang sangat produktif.

Dalam sidak itu, Komisi IV mendapati lahan tambang galian C di wilayah dapil 2 hampir semua merupakan lahan produktif berupa persawahan. Komisi IV akan menindaklanjuti temuan itu ke Dinas Pertanian.

"Kalau itu memang lahan pertanian kita akan tindaklanjuti dengan Dinas Pertanian. Apa yang dilakukan Dinas Pertanian atas banyaknya galian C di dapil 2 yang hampir semuanya lahan pertanian," tegasnya.

Tambang galian C, lanjutnya, adalah kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan penegakan hukumnya adalah dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kita dalam rangka urusan memperhatikan dan konsen pada urusan alam kita dan aset infrastruktur kita," tegasnya.

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang dilewati armada pengangkut material Galian C. Karena armadanya tidak sesuai dengan tonase jalan. Sehingga kondisi jalan yang dilalui armada galian C rata-rata mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Kami hanya ingin menyelamatkan alam kita dan akses jalan infrastruktur yang selama ini memang banyak yang rusak karena tonase yang tidak sesuai," tegasnya.

Karena yang dijadikan tambang adalah lahan produktif, komisi IV mengkhawatirkan  keberlangsungan lahan tersebut pada masa akan datang. Apalagi Banyuwangi sudah dikenal dengan kota wisata.

Apa yang dilakukan saat ini, kata Ficky, lebih kepada langkah antisipasi agar tidak terjadi kerusakan alam dan aset infrastruktur.

"Kami tidak ingin Banyuwangi ke depan alam kita rusak. Kalau kita ngomong ketahanan pangan, sementara di wilayah dapil 2 adalah lahan pertanian produktif, ini harus dipetakan," pungkasnya.