DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Penanganan Covid-19
Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengan mitra kerjanya dari Dinas sosial, Dinas Kesehatan, dan dua rumah sakit milik Pemerintah Daerah, yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng. Rapat kerja itu membahas persoalan penanganan covid-19 di Bumi Blambangan.
"Tadi kami mengundang hadirkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, sama dua Dirut RSUD Blambangan dan Genteng. Yang jelas kami pertanyakan adalah penanganan Covid-19," jelas Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, usai rapat, Senin, 7 September 2020.
Dia menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas sampai sejauh mana penanganan Covid-19 di Banyuwangi. Termasuk penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan Pandemi ini dan bagaimana cara menangani permasalahan Covid-19.
"Ini berkutat permasalahan Covid-19 karena ini berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan dan kesehatan manusia," tegas Irianto.
Politisi PDIP ini menyatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kendala PAD (Pendapatan Asli Daerah) Banyuwangi yang saat ini turun.
Menurut Irianto, tidak ada lagi pergeseran atau penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebab anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan yakni sebesar Rp78 miliar masih mencukupi.
Untuk serapan anggaran penanganan Covid-19, kata Dia, masih belum maksimal. Namun dari segi penanganan, menurut Irianto, penanganan Covid-19 di Banyuwangi sudah baik.
"Yang jelas harapan kami sebagai komisi I, mitra kami SKPD itu jangan sampai anggarannya kurang. Karena itu menyangkut tentang kesehatan masyarakat," terangnya.
Meskipun sempat terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 akibat munculnya Klaster Pondok Pesantren, namun penanganan bisa dilakukan dengan baik. Karena penanganan klaster Pondok Pesantren ini ditangani oleh banyak pihak.
"Ini (penanganan klaster Pondok Pesantren) masih banyak bantuan dari yang lain," jelas Irianto.