Pemindahan Ibu Kota, DPR: Bisa Sama dengan Washington ke New York

Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun mengatakan pemindahan ibu kota bari ke Kalimantan Timur sebenarnya sudah dalam tahap pembangunan. Harapannya, pemindahan bisa selesai pada tahun 2024.

"Jika pemindahan ibu kota terjadi akan menjadi sejarah baru Indonesia. Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan ibu kota, karena Amerika sebelumnya juga punya ibu kota yang baru," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi "Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas" bersama anggota Komisi V DPR RI Irwan dan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gafur Mas’ud (virtual) di DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021

Setelah ibu kota negara dipindahkan, Jakarta akan menjadi sentral ekonomi. "Berikutnya Jakarta akan menjadi ibu kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New Nyork," katanya.

Pemindahan ibu kota baru diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp466 triliun. Sebanyak Rp89,4 triliun (19,2 persen) berasal dari APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp123,2 Triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Sementara, Irwan mengatakan pemindahan ibu kota ini terasa begitu spesial bagi masyarakat Kaltim.

"Sebenarnya, Kaltim secara historis itu tidak pernah sekalipun ada sejarah ketegangan, baik ketegangan politik, ketegangan terbuka dalam hubungannya dengan pemerintah, itu yang kami catat," kata Irwan.

Panjang jalan nasional di Kaltim itu 1.700 KM, hanya 3,5 persen dari jalan panjang nasional 47.525 KM. Bila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan luas wilayahnya masih sangat jauh dibanding luas Kaltim.

"Masalahnya, PDRB kami didominasi sektor pertambangan, ekstraktif pasti tekanannya ke lingkungan, tekanannya ke sosial masyarakat sangat sangat tinggi. Ini perlu saya sampaikan sebagai background, kenapa kami sangat sangat bersyukur dengan dipilihnya Kalimantan Timur? Ini sebagai salah satu lompatan masa depan Indonesia ke depan yang akan menyatukan juga republik ini," kata Irwan.

Namun, kata Irwan, bahwa aturan tentang pemindahan ibu kota ini masuk prolegnas prioritas. Namun, sampai saat ini rancangan aturan mulai dari struktur APBN belum disampaikan ke DPR.

"Tetapi kalau kita melihat struktur APBN, bagaimana alokasi anggaran untuk secara keseluruhan di kementerian maupun untuk pemulihan ekonomi nasional di masa covid, sebenarnya ini sudah bisa jadi acuran. Kami tentu berharap, sejak 2020 lalu ini udah bisa jadi produk legal standing yang membuat masyarakat Kaltim sangat yakin hal ini akan terwujud," kata Irwan.

Sementara itu, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Gafur Mas’ud mengatakan secara umum Penajam Pasir Utara siap menjadi ibu kota baru.

"Insyaa Allah kami siap. Bahkan kalau memang pemerintah pusat tidak mampu untuk membangun ibu kota yang baru, cukup diserahkan pemerintah daerah saja. Tinggal kasih dana Insya Allah kami siap membangun ibukota negara baru itu," katanya.